Bupati Boltara, Sirajudin Lasena memaparkan proyeksi pemotongan TKD Boltara 2026 pada Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah pada rabu, (1/10/2025) di aula Bapelitbang. Rakor juga di hadiri oleh Wakil Bupati Mohamad Aditya Pontoh, S.IP, Sekda Jusnan Mokoginta untuk menyatukan langkah OPD: perencanaan berbasis outcome, kolaborasi lintas perangkat, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk menghadapi pemotongan TKD Boltara 2026.
Dibanding 2025, transfer pusat diperkirakan menyusut total Rp110,11 miliar. Untuk menjaga layanan publik, Pemkab menyiapkan strategi efisiensi, optimalisasi pendapatan, dan pemanfaatan program prioritas nasional.
Rincian Perubahan TKD 2025–2026
- DAU: Rp402,43 M → Rp342,68 M (turun Rp59,75 M)
- DBH: Rp21,77 M → Rp9,43 M (turun Rp12,34 M)
- DAK Fisik: dihentikan pada 2026 (turun Rp10,05 M)
- DAK Nonfisik: Rp51,47 M → Rp63,90 M (naik Rp11,98 M)
- Dana Desa: Rp76,19 M → Rp65,43 M (turun Rp10,76 M)
Akumulasi perubahan menghasilkan kontraksi Rp110,11 miliar pada pemotongan TKD Boltara 2026.
Posisi Boltara di Sulawesi Utara
Tren penyesuaian TKD terjadi di banyak daerah Sulawesi Utara. Boltara mencatat penurunan sekitar Rp110,13 miliar, sejalan dengan pola pengurangan pada daerah dengan alokasi 2025 besar. Sejumlah pos nonfisik di beberapa daerah naik terbatas.
Konteks APBN 2026: Program Prioritas Pusat
Di tengah pemotongan TKD Boltara 2026, pemerintah pusat menggelontorkan program yang manfaatnya langsung ke masyarakat, total sekitar Rp1.376,9 triliun secara nasional, antara lain:
- Makan Bergizi Gratis ± Rp335,0 T
- Subsidi Energi & Kompensasi ± Rp381,3 T
- PIP/KIP & Beasiswa ± Rp63,6 T
- Kartu Sembako (BPNT) ± Rp43,8 T
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ± Rp69,0 T
- Subsidi Non-Energi (KUR & pupuk) ± Rp108,8 T
Program lain menyasar jalan-jembatan, perumahan, irigasi, cadangan pangan, koperasi, dan nelayan.
8 Agenda Prioritas RAPBN 2026
Fokus nasional meliputi: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa/koperasi/UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi & perdagangan. Ini menjadi pedoman sinkronisasi RKPD agar program daerah tetap on track.
Respons Boltara: Arah Kebijakan 2026
- Kesehatan & pemerataan ekonomi tetap prioritas.
- Ekosistem kewirausahaan diperkuat melalui pelatihan, akses modal, dan pendampingan.
- Keamanan, kualitas permukiman, dan transportasi ramah lingkungan ditingkatkan.
- Reformasi regulasi & tata kelola untuk transparansi dan akuntabilitas.
Penyesuaian diarahkan pada efisiensi program non-prioritas, optimalisasi DAK Nonfisik yang naik, serta penautan program pusat yang menyentuh warga terutama kesehatan, pendidikan, dan UMKM.
Tantangan & Peluang
- Tantangan: turunnya DAU, DBH, Dana Desa menekan ruang belanja rutin dan infrastruktur.
- Peluang: kenaikan DAK Nonfisik, serta paket program pusat menjaga layanan dasar—kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial tetap berjalan.
Langkah lanjut: penajaman RKPD 2026, percepatan pendataan potensi PAD, budget tagging mandatory spending, dan pengusulan proyek ke K/L. Pemerintah desa diminta menyelaraskan RKPDes dan mengoptimalkan padat karya untuk menjaga daya beli. Dengan kombinasi efisiensi, optimalisasi PAD, dan sinkronisasi program pusat, Boltara menargetkan pelayanan dasar terlindungi, proyek prioritas tidak tersendat, dan ekonomi lokal tetap bergerak meski fiskal menyempit akibat pemotongan TKD Boltara 2026. (adve)
- Dua OPD di Pemkab Boltim Ingin Perempuan Cantik Ini, Ada Apa?
- Ini Kata Sekda Sonny Warokka Soal Dua Bulan TKD ASN Boltim Belum Dibayar
- Bupati Boltim Geram Soal Disiplin ASN, Tegaskan Adil Tak Berarti Sama
