Pilkades 2026 di Boltim Belum Pasti, Pemda Fokus Pengisian BPD

Harapan masyarakat di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk menghadapi Pemilihan Sangadi (Pilsang) atau Pilkades 2026 tampaknya masih harus tertahan. Hingga pertengahan Januari, tanda-tanda tahapan pemilihan tersebut belum juga menunjukkan titik terang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Boltim, Rahman Hulalata, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) belum dapat memastikan pelaksanaan Pilkades. Fokus utama saat ini masih tertuju pada pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masa jabatannya telah berakhir.

“Kalau yang dipersiapkan, dibahas-bahas sekarang BPD dulu. Karena yang membentuk panitia (Pilsang atau Pilkades) itu BPD,” kata Rahman Hulalata, Selasa (13/1/2026) sore.

Rahman menjelaskan, terdapat sekitar 19 desa yang masa jabatan anggota BPD-nya berakhir pada 9 Januari 2026. Kondisi tersebut dinilai krusial karena berdampak langsung terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di desa.

“Ada sekitaran 19 desa yang masa berakhirnya (jabatan) itu tanggal 9 Januari. Maka tadi sudah dibentuk tim, bagaimana mengisi kekosongan itu,” ujarnya.

Menurut Rahman, setelah pengisian BPD rampung, tim akan segera mencari formula dan solusi agar desa-desa yang BPD-nya telah berakhir masa jabatannya maupun yang saat ini hanya ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) camat, dapat segera mengikuti proses pemilihan.

“Ketika itu sudah terisi, dalam waktu dekat tim juga akan mencari formula, solusi, agar baik yang 19 masa berakhir jabatan sudah selesai maupun yang cuma di SK-kan Camat ada akan diadakan pemilihan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rahman membeberkan bahwa sekitar 20 desa lainnya baru akan mengakhiri masa jabatan BPD pada 2028 mendatang. Dengan demikian, terdapat 61 desa dari total 81 desa di Boltim yang berpotensi masuk dalam agenda pemilihan BPD.

Namun demikian, Rahman menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan BPD pun belum dapat dipastikan berlangsung tahun ini. Pemerintah daerah masih menunggu hasil kajian lintas tim.

“Untuk pemilihan belum bisa dipastikan kalau tahun ini, karena masih ada kajian dari tim. Ada kajian dari bagian hukum, kajian dari bagian Tapem, PMD dan unsur-unsur terkait lain,” pungkasnya. (aah)

Exit mobile version