Regulasi Hak Cipta Jurnalistik Atau Publisher Right Menjadi Peraturan Presiden Rampung Maret 2023
Waktu.news | Digitalisasi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan media massa guna menjaga keberlanjutan napas media massa. Pemerintah mendorong hadirnya regulasi hak cipta jurnalistik menjadi peraturan presiden.
Di tengah tantangan dalam menghadapi disrupsi digital, pemerintah terus berupaya menjaga keberlanjutan media massa dengan mendorong hadirnya regulasi hak cipta jurnalistik atau publisher right menjadi peraturan presiden.
Publisher Right merupakan regulasi yang menuntut bentuk konkret kerja sama bagi platform digital seperti Google dan Facebook untuk memberikan nilai ekonomi atau royalti atas konten jurnalistik produksi media lokal maupun nasional yang ditampilkan melalui platform digital tersebut.
Di mana saat ini platform agregator seperti Google news, yahoo news, Facebook maupun Twitter tidak menerapkan bagi hasil walaupun telah menampilkan konten atau produk jurnalistik tersebut.
Direktur jenderal informasi dan komunikasi publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam konfrensi pers media sustainability dan publisher right menyampaikan bahwa Kominfo memastikan regulasi tersebut akan dirancang dalam bentuk peraturan presiden dan akan selesai sebelum 9 Maret tahun 2023 sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Untuk mendukung hal tersebut, hari ini kemenkominfo akan mengundang Kementerian lembaga terkait meliputi dewan pers dan konstituen untuk membahas kembali terkait rancangan Perpres.
Adapun isi substansinya secara garis besar rancangan Perpres tentang hak penerbit yang berjudul kerja sama platform digital dan media untuk mendukung jurnalisme berkualitas akan berisi mengenai kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers demi mendukung jurnalisme berkualitas serta pelaksana Perpres.
“Saya kira ini bagus, secara paralel dan barangkali parsial, tetapi nanti kita bicarakan secara komprehensif, ini menunjukkan semangat yang sama antara pemerintah dan dewan pers serta konstituen untuk segera menghasilkan rancangan Perpres publisher right sesuai dengan arahan presiden,” jelas Usman. (rhp)
6 Wartawan Senior Beri Materi Pelatihan Jurnalistik SPRI
