Tongkat kepemimpinan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara resmi berganti. Tahlis Gallang mengakhiri masa tugasnya pada Kamis (5/2/2026) setelah dua kali memperoleh perpanjangan jabatan sesuai aturan. Pemerintah Provinsi Sulut langsung menunjuk Denny Mangala sebagai Pj Sekprov Sulut untuk menjaga kesinambungan birokrasi.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memimpin proses serah tugas tersebut. Ia menegaskan bahwa pergantian Sekprov Sulut merupakan langkah prosedural dan tidak berkaitan dengan dinamika politik apa pun. Pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.
“Pak Tahlis sudah dua kali diperpanjang dan hari ini masa jabatannya berakhir. Saya menyerahkan tugas sementara kepada Pak Denny Mangala sesuai ketentuan,” tegas Gubernur Yulius.
Keputusan ini menutup babak panjang peran Tahlis Gallang di lingkungan Sekprov Sulawesi Utara. Selama menjabat, ia mengawal stabilitas administrasi, terutama ketika daerah memasuki masa transisi kepemimpinan sejak 2025. Banyak program strategis tetap bergerak berkat koordinasinya.
Gubernur memastikan layanan publik tidak akan terganggu. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta tetap bekerja normal. Agenda pembangunan, pembayaran keuangan, dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa jeda.
Yulius menjelaskan proses penetapan Sekprov definitif segera dilakukan. Tim internal menyiapkan langkah administrasi sesuai regulasi ASN. “Semuanya by process. Satu sampai dua minggu ke depan akan rampung,” ujarnya singkat.
Penunjukan Denny Mangala sebagai penjabat mendapat respons positif dari kalangan birokrat. Ia dinilai memahami peta pemerintahan daerah dan mampu menjaga ritme kerja aparatur. Tugas utamanya memastikan program prioritas gubernur tetap on the track.
Langkah rotasi ini juga menjadi bagian penataan besar di tubuh Pemprov. Pemerintah ingin membangun struktur yang lebih adaptif dan profesional. Prinsip kepatuhan hukum menjadi fondasi utama.
Bagi Tahlis Gallang, masa pengabdian tersebut meninggalkan jejak penting. Dua kali perpanjangan jabatan mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap kapasitasnya mengelola birokrasi. Ia berhasil menjaga keseimbangan antara kepentingan administratif dan pelayanan publik.
Kini tanggung jawab beralih ke tangan baru. Pejabat Sekprov baru dituntut bergerak cepat, merapikan koordinasi lintas OPD, dan memastikan transisi berjalan mulus. Pemprov Sulut menargetkan tidak ada ruang kosong dalam tata kelola.
Pergantian ini menegaskan bahwa birokrasi Pemprov Sulut berjalan di atas rel regulasi. Pemerintah ingin memberi pesan jelas: jabatan adalah amanah, bukan hak permanen. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi tujuan utama.
- Tahlis Gallang Purna Tugas, Pemprov Sulut Bersiap Tunjuk Plh atau Plt Sekprov Baru
- Tahlis Galang Ditunjuk Plh Sekprov Sulut: Langkah Kilat Gubernur Yulius Redam Krisis Korupsi
