Kontroversi terjadi selama sidang Paripurna DPRD Bolsel pada Kamis (18/07/2024), di mana dugaan motif tersembunyi mengemuka terkait permintaan skorsing sidang oleh Anggota DPRD dari Partai NasDem, Jelfi Jauhari. Isu ini muncul menyusul penolakan oleh Pemerintah Daerah Bolsel terhadap usulan Jauhari untuk pengadaan mobil dinas jenis Toyota Fortuner bagi pimpinan DPRD di periode mendatang.
Jelfi Jauhari, yang baru saja terpilih kembali dalam Pemilihan Legislatif 2024 dengan suara yang signifikan, tampaknya memiliki ekspektasi tinggi atas posisi dan fasilitasnya, terutama berhak menduduki salah satu kursi penting di legislatif. Saat sidang yang bertujuan membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Jauhari menyatakan ketidaksenangan dan meminta agar sidang dihentikan, sebuah tindakan yang dipercaya berkaitan dengan penolakan permintaan mobil dinasnya.
Dalam interupsinya, Jauhari mengkritik legalitas jalannya sidang, mengklaim bahwa prosedur yang diikuti tidak sesuai dengan tata tertib karena tidak dilakukan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, namun isu mobil dinas yang diajukannya juga menjadi sorotan.
Sekretaris DPRD Bolsel, Laode Sahyuddin, mengonfirmasi bahwa Jauhari memang telah mengajukan permintaan untuk pengadaan Toyota Fortuner. Meskipun demikian, Laode menegaskan bahwa anggaran DPRD tidak dialokasikan untuk keperluan tersebut. “Iya benar, cuma anggaran kita tidak untuk pengadaan seperti itu,” kata Laode.
Melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Jauhari berusaha menjelaskan situasinya, menekankan bahwa permintaan mobil Fortuner tidak seharusnya menjadi fokus utama debat. “Terkait saya minta mobil Fortuner, seyogiyanya itu bukan menjadi substansi dari apa yang diperdebatkan dalam paripurna tadi,” tulis Jauhari.
Jauhari juga menanggapi dugaan adanya penggiringan opini, “Saya menyesalkan penggiringan opini sampai judul berita menyatakan saya mengamuk karena pengadaan mobil Fortuner tidak diindahkan, bagi saya ini opini yang sangat menyesatkan,” ungkapnya. Keseluruhan insiden ini mencerminkan ketegangan yang bisa muncul dalam tata kelola pemerintahan lokal ketika kepentingan pribadi dan kebijakan publik bertabrakan.
- Begini Kronologi RDP di DPRD Boltim Berakhir Ricuh
- Rits Rumewo Sayangkan Tak Ada PAMDAL Saat Kericuhan di RDP DPRD Boltim
