Pemerintah Provinsi menetapkan UMK Sulawesi Utara 2025 naik 6,5% dan mulai berlaku 1 Januari 2025. Kebijakan ini merujuk Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Sulut.
Besaran UMP Sulawesi Utara 2025
- UMP 2024: Rp3.545.000
- UMP 2025: Rp3.775.425 (naik 6,5%)
Kenaikan ini diambil untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan usaha. Penetapan diumumkan pada Senin, 1 September 2025.
UMK Sulawesi Utara 2025 per Kabupaten/Kota
Kota Manado-dikenal sebagai Kota Tinutuan (bubur sayur khas Manado)-menjadi satu-satunya daerah dengan UMK di atas UMP. Daftar lengkapnya sebagai berikut:
- Kota Manado: Rp3.824.264
- Kota Bitung: Rp3.775.425
- Kota Tomohon: Rp3.775.425
- Kota Kotamobagu: Rp3.775.425
- Kabupaten Bolaang Mongondow: Rp3.775.425
- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: Rp3.775.425
- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: Rp3.775.425
- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: Rp3.775.425
- Kabupaten Kepulauan Sangihe: Rp3.775.425
- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro): Rp3.775.425
- Kabupaten Kepulauan Talaud: Rp3.775.425
- Kabupaten Minahasa: Rp3.775.425
- Kabupaten Minahasa Selatan: Rp3.775.425
- Kabupaten Minahasa Tenggara: Rp3.775.425
- Kabupaten Minahasa Utara: Rp3.775.425
Kenapa Manado Lebih Tinggi?
Struktur biaya hidup: Sebagai ibu kota provinsi, kebutuhan hidup rata-rata lebih tinggi.
Pusat ekonomi & jasa: Konsentrasi sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata mendorong penyesuaian upah.
Advertisement
Dampak Kenaikan 6,5%-Singkat & Padat
Bagi pekerja:
- Daya beli terdongkrak, terutama untuk kebutuhan pokok.
- Kepastian standar upah di awal tahun anggaran.
Bagi pengusaha:
- Perlu menyesuaikan struktur dan skala upah serta anggaran 2025.
- Penting memperkuat produktivitas agar biaya tenaga kerja tetap efisien.
Catatan Penting (Wajib Tahu)
- Berlaku mulai 1 Januari 2025.
- Dasar hukum: Permenaker 16/2024 dan keputusan Gubernur Sulut.
- UMK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja < 1 tahun; selebihnya mengikuti struktur skala upah internal perusahaan.
Dengan terbitnya keputusan ini, pemerintah menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha. Gunakan daftar di atas sebagai rujukan resmi ketika menyusun kontrak kerja, menyusun anggaran, atau melakukan peninjauan gaji sepanjang 2025. Kebijakan UMK Sulawesi Utara 2025 diharapkan mendorong stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- 4 Sanksi Pemda Tidak Memenuhi 40 Persen Belanja UMK dan PDN, No 1, 2 Bahaya
- Keren! Kartu Kredit Pemerintah Jawab Cash Flow Pelaku UMK
- UMP Gorontalo 2025: Fokus pada Keadilan dan Kepatuhan Regulasi MK
- UMP 2023 Naik 10 Persen, Ini Pesan Menaker Kepada Kepala Daerah
- Kemnaker Rilis ‘Resep Rahasia’ Upah Minimum 2024: Ada Simbol Alfa Bikin Heboh
