Waktu.news | Bermula dari cuitan kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kaidipang di Facebook (17/01/20022) sekitar pukul 2 siang. dalam cuitannya menulliskan bahwa, RSUD Bolmut menolak menerima siswa Prakelin/PKL dan mengatakan ibu tidak pro pendidikan di bolmut dan meminta kepada bupati untuk mengganti dirut RSUD.
Cuitan tersebut langsung mendapat reaksi dari Direktur RSUD Bolmut dr Winny Suwikromo yang dilansir dari media dutademokrasi. Dimana dirinya tidak pernah bertemu dengan pihak sekolah terkait prakerin tersebut.
“Dan bahkan katanya, Sejak tahun 2019 pihak RSUD Bolmut telah menyampaikan tidak akan menerima siswa praktek dengan alasan bahwa RSUD Bolmut bukan Rumah sakit pendidikan dan tidak tidak ada perjanjian antara pihak Sekolah dan RSUD Bolmut, “tegasnya.
“Sikap Kepsek SMK Negeri I Kaidipang yang berkoar koar di Media sosial yang menyudutkan RSUD Bolmut juga sangat disayangkan, kalau tidak puas silahkan datang ke RSUD, jangan kambinghitamkan RSUD,”Jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah SMK 1 Kaidipang, Anshar Nusa Melalui Guru SMK, Abdil Iz’zatti Monoarfa mengatakan, kami pihak sekolah menyampaikan bahwa walaupun kami guru tapi kami tahu prosedur, mekanisme serta tahapan dalam pelaksanaan prakerin itu sendiri.
Hal yang mustahil Kata Andi, tiba-tiba kami datang langsung praktek tampa ada persetujuan dan permintaan siswa dari pihak RSUD. jadi kami berkesimpulan apa yang di sampaikan oleh Dirut RSUD Bolmut itu HOAX.
“Kami punya bukti administratif serta dokumentasi dari pihak rumah sakit yang di tanda tangani dan di beri cap,”ungkapnya.
Lanjutnya, kalau memang tak mau menerima kenapa waktu kami survey/penjajakan tak di sampaikan??? nanti siswa sudah datang dan siap praktek kemudian di tolak, kasihan phisikologis dari para siswa/siswi.
Dan kalau RSUD Bolmut itu bukan RS Pendidikan dan tempat praktek serta uji coba seperti yang lagi viral dari salah satu akun facebook, kami menyampaikan memang bukan tapi apa salahnya anak-anak negeri mau belajar hal-hal standard dalam penanganan pasien sebagaimana apa yang mereka dapatkan di sekolah, bukan masalah teknis seperti operasi dan lain-lain, toh kalian menjadi perawat sampai dengan saat ini, juga melalui tahapan praktek juga,”urai andi.
“Kami sangat menyayangkan, cuma dengan alasan bahwa bukan RSUD pendidikan kemudian di tolak. berbanding terbalik dengan RSUD di daerah lain, mereka mau menerima meskipun siswa/siswi dari luar daerah, karena mereka mengedepankan genarasi dan pro tantang pendidikan,”keluhnya.
Polres, Kejaksaan dan BRi mau menerima dan memberikan kesempatan kepada putra putri daerah untuk mengembangkan dan mempraktekan ilmu yang mereka dapatkan di sekolah meskipun Polres, kejaksaandan BRI bukan pendidikan,”kunci andi.
Sementara itu salah satu nitizen yang menyimak keluhan dan keresahan masyarakat bolmut terkait penolakan siswa-siswi SMKN 1 Kaidipang yang juga sebagai orang tua sangat menyayangkan cuitan Direktur RSUD Bolmut di facebook. ini adalah sikap yang kurang baik menurut etika dan kepantasan seorang Aparatus sipil negara yang notabene juga adalah pelayan masyarakat.
“Jangan hanya saling balas pantun di media sosial, tunjukan diri kalian itu patut dijadikan contoh. dicarikan solusi siswa/siswi ini,”ungkapnya.
Berbeda dengan Mantan pimpinan DPRD Bolmut, Arman Lumoto. Dirinya mempertanyakan ada dimana para pengambil kebijakan daerah ini ? Komisi 1 sebagai mitra kerja, dinas kesehatan, dinas pendidikan, BKPP dan wakil bupati sebagai fungsi pengawasan di daerah ini. (rhp)
