Argo Sumaiku Minta Sonny Warokka Tindaklanjuti Temuan KPK, Ungkap Boltim Sedang Tidak Baik-baik Saja
WAKTU.news – Belum lama ini salah satu anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Argo Sumaiku mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia meminta Sekretaris Daerah, Sonny Warokka agar segera membereskan apa yang menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan itu disampaikannya pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda inisiatif eksekutif tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Boltim Tahun Anggaran 2022, Senin (26/6/2023), pekan lalu.
Menurut Argo Sumaiku, catatan dari KPK saat monitoring pada awal Juni lalu harus segera ditindaklanjuti secepatnya.
“Merujuk dari temuan-temuan KPK yang datang melakukan monitoring, maka kita meminta kepada pak sekda untuk kita perbaiki. Apa yang menjadi catatan-catatan KPK itu segera, secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda, secepatnya di perbaiki,” ujar Argo.
Argo menilai, dari sisi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah baik, bahkan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, ketika monitoring KPK justru malah menemukan begitu banyak proyek yang tidak selesai dikerjakan.
Selain itu, kata dia, KPK juga menemukan sekitar 58 Pegawai Negeri Sipil memegang jabatan sebagai Plt (pelaksana tugas).
“Kita minta pak sekda kami evaluasi, kita minta pak sekda untuk segera, secepatnya untuk tindak lanjut dari pada monitorinng KPK,” tandasnya.
Diketahui pada rapat paripurna teraebut, Sekda Pemkab Boltim, Sonny Warokka tidak memeberi penjelasan.
Ditemui waktu.news, Senin (3/7/2023), Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (pemkab) Boltim, Sonny Warokka mengaku tak ingin menjawab pernyataan Argo Sumaiku.
Menurutnya, penjelasan dari KPK dalam rangka agenda monitoring telah jelas disampaikan secara lansung, dan hal itu didengar oleh semua yang hadir termasuk juga para anggota DPRD.
“KPK kasi pejelasan langsung ke semua kami dengar sama-sama, terus apa maksud dia. Sudah jelas kan waktu itu KPK yang jelaskan, makanya saya tak ingin tanggapi jangan sampai saya menjawab,” kata Sonny Warokka di ruang kerjanya.
Sonny juga menerangkan bahwa kedatagan KPK di Boltim bukanlah dalam rangka melakukan sebuah penindakan korupsi, melainkan hanyalah rutinitas setiap tahunan.
Agenda KPK tersebut, kata Sonny, adalah bimbingan teknis koordinasi dan supervisi. Ada 8 poin yang dievaluasi, salah satunya menaikkan poin standar pelayanan. Pertama ruangan Pengadaan Barang Jasa (pbj), dan kedua dibidang layanan perizinan.
“Di PPBJ, pertama ruangannya harus tersendiri terutama mekasisme lelang, kemudian CCTV, segala macam pendukung-pendukung, kan kami sama-sama dengar,” pungkasnya. (aah)
- KUD Nomontang Jadi Bahasan Serius Para Elit di Boltim
- 34 Poin Hasil Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Bolmut pada Konsultasi Publik 2
