Pengangkatan 10 Penjabat (Pj) Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tiba-tiba menjadi sorotan. Pasalnya, satu di antaranya diduga berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Status tersebut pun kini menjadi polemik karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/wali kota menunjuk penjabat kepala desa.

Selanjutnya, pada ayat (4) bahwa penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Boltim, Hendra Tangel, tidak menampik adanya ketentuan tersebut. Namun, ia mengungkapkan bahwa pengangkatan Pj Sangadi dari kalangan P3K dilakukan lantaran keterbatasan PNS yang dapat ditugaskan.

"Diketentuan itu kan memang PNS, to. P3K ini kan ASN, iyo to. Nah, kitorang (kami) melihat terkait dengan kekurangan PNS yang akan ditugaskan sebagai Penjabat. Nah dari pada tidak ada yang ditunjuk, dan kitorang berpikir bahwa ini waktunya nyanda (tidak) lama, paling tinggi kan dua sampai tiga bulan so (sudah) selesai," jawab Hendra Tangel saat ditanya wartawan terkait penunjukan P3K menjadi Pj, Kamis (12/11/2026) pagi usai pelantikan.

Ia mengatakan, masa jabatan para penjabat tersebut diperkirakan tidak berlangsung lama karena setelah Pemilihan Sangadi (Pilsang) selesai, akan ada sangadi definitif yang menggantikan mereka.

"Cuma sampe (sampai) selesai Pilsang ini kan pasti so (sudah) ada Sangadi terpilih, secara otomatis so diganti," kata Hendra.

Saat ditanya apakah pengangkatan Pj Sangadi berstatus P3K bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, Hendra secara terbuka mengakui bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan PNS sebagai penjabat kepala desa.

"Kalu (kalau) mo (mau) bilang menabrak aturan, memang menabrak karena di situ (Peraturan Pemerintah) disebutkan PNS. Tapi, tadi, kekurangan PNS yang akan ditunjuk. Mau tidak mau hari ini musi (harus) ada yang dilantik, musi ada yang mengisi kekosongan itu, to, gitu," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menunjuk perangkat desa atau sekretaris desa untuk mengisi posisi tersebut karena dinilai tidak diperbolehkan.

"Kalau memang dibolehkan perangkat desa atau Sekdes ya torang (kami) tunjuk itu. Tapi, itu nda boleh, itu salah sekali," sebut Hendra.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan kemungkinan penggantian penjabat tetap terbuka apabila ke depan tersedia PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, keputusan tersebut, kata dia, bergantung pada pimpinannya.

"Nah bisa jadi ini kan, o hari ini bisa kitorang (kami) isi, to, satu dua hari ke depan ketika dievaluasi kong (lalu) memang harus diganti, ketika so ada PNS yang memenuhi syarat untuk itu ya kita isi, tapi itu tergantung pimpinan," jelas Hendra.

Meski mengakui adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan PP, Hendra berpandangan bahwa penunjukan tersebut tidak perlu dipersoalkan karena para Pj Sangadi tetap berada dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan camat.

"Jadi, menurut kita (saya) sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, to, persoalkan karena dorang (mereka) juga di bawah langsung kontrol daripada BPD dan Camat. Semua penjabat itu, penjabat Sangadi itu dibawah langsung kontrol oleh BPD sebagai Badan Permusyawaratan, to, tugasnya mengawasi baru (kemudian) Camat," jelasnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Boltim, Uyun Kunaefi Pangalima, berpandangan bahwa pengangkatan P3K sebagai Pj Sangadi tidak dapat dibenarkan.

Ia merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.3.5/1751/BPD tertanggal 30 April 2025 yang menurutnya mengatur larangan P3K menduduki jabatan penjabat di luar tugasnya sebagai P3K yang diangkat berdasarkan kebutuhan khusus.

"30 April 2025 Kemendagri menurunkan Surat Edaran Nomor 100.3.3.5/1751/BPD tentang larangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menjadi Penjabat di luar tugasnya sebagai P3K yang diangkat karena kebutuhan khusus," tulis Uyun saat dimintai pandangannya terkait penunjukan P3K sebagai Pj Sangadi.

Menurut Uyun, pemerintah daerah (Pemda) perlu membatalkan keputusan pengangkatan tersebut.

"Pemda harus membatalkan putusan pengangkatan sebagai Pj Sangadi kepada oknum P3K itu," katanya.

Uyun juga menyinggung proses kajian administrasi sebelum keputusan pengangkatan ditetapkan. Menurutnya, telaah staf yang tidak sempurna dari instansi teknis berpotensi menimbulkan persoalan bagi pejabat yang mengambil keputusan.

"Telaah staf yang tidak paripurna dari instansi tekhnis menjerumuskan Pejabat yang menetapkan dan melantik ke persoalan yang berulang. Ini preseden yang tidak baik bagi pemerintahan ORAS, (Oskar Manoppo dan Argo Vinsensius Sumaiku)," papar Uyun.

Uyun menilai masih terdapat ASN lain yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi penjabat sangadi.

"Msh (masih) banyak ASN yang boleh duduki jabatan itu," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa PP Nomor 16 Tahun 2026 secara khusus menyebutkan PNS sebagai pihak yang dapat diangkat menjadi penjabat kepala desa.

"PP 16 Th 2026 ; P3K tidak dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa," jelas Uyun.

Diketahui, pengangkatan 10 Pj Sangadi di Boltim berdasarkan Keputusan Bupati Boltim Nomor 386 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sangadi.

Salah satu nama Pj Sangadi dalam lampiran keputusan tersebut berinisial M. Ia ditengarai berstatus sebagai P3K di Satpol-PP dan Damkar Boltim. (aah)