Waktu.news | Bank Indonesia secara resmi meluncurkan kartu kredit pemerintah domestik dan chris antar negara. Peluncuran ini sebagai program digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia serta mendorong penggunaan produk dalam negeri yang lebih masif.
Bank Indonesia meluncurkan kartu kredit pemerintah atau KKP domestik sebagai bentuk implementasi instruksi presiden nomor 2 tahun 2022 yang tahap awalnya akan dilakukan melalui interkoneksi Qris.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, domestik ini akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.
Tahap awal implementasi domestik melalui qris ini dilakukan mengingat interkoneksi Qris hingga kini sudah didukung oleh 85 penyelenggara qris dan 20,3 juta merchant.
Selain itu, Qris juga sudah dikembangkan untuk mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan gerakan nasional bangga wisata Indonesia khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital.
QR Indonesia standard sudah kami luncurkan sejak 17 Agustus, oleh karena itu, kenapa sekarang sebagai satu satunya standar yang berlaku di Indonesia tidak boleh ada yang lain. Oleh karena itu, kenapa tadi 20,3 juta merchant, 90% UMKM dan penggunanya sekarang adalah sudah 22,2 juta.
Kartu Kredit Optimalkan Belanja Produk Dalam Negeri
Terima kasih kepada para perbankan sistem pembayaran yang mendukung upaya upaya ini,” ungkap Perry Warjiyo.
Sementara itu, menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Peluncuran KP domestik merupakan suatu langkah maju bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan layanan sistem belanja pemerintah dan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengimplementasikan KKP domestik guna meningkatkan transparansi serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa.
Pemerintah melalui kkp domestik ini juga diharapkan membantu percepatan pembayaran ke umkm menjadi penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi Serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah melalui KKP domestik ini diharapkan akan membantu percepatan pembayaran ke UMKM.
Keren! Kartu Kredit Pemerintah Jawab Cash Flow Pelaku UMK
Untuk itu seluruh Kementerian, lembaga dan BUMN diharapkan segera dapat menggunakan KKP domestik di instansi masing masing. Dan kami mohon bapak presiden bersedia memberikan mengingatkan lagi kepala daerah untuk melaksanakan ini,” tegas Luhut. (rhp)
