Waktu.news | Belanja Iklan Nasional dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2019 belanja iklan nasional mencapai Rp.181 triliun. Kabar ini mengacu pada data perusahaan periset pengukuran dan analisis data global Nielsen Digitl Advertising Intelligence.
Dari total belanja iklan nasional Rp.181 triliun tersebut, 85 persen belanja iklan dikuasai oleh Televisi dengan angka belanja iklan mencapai Rp.143 triliun. Sedangkan, belanja iklan untuk media cetak lebih dari Rp.22 triliun dan total belanja iklan untuk radio mencapai Rp.1,7 triliun.
Nielsen Digitl Advertising Intelligence juga mencatat bahwa kategori Layanan Online sebagai penyumbang belanja iklan terbesar dengan total Rp.10,3 triliun. Sedangkan belanja iklan untuk Perawatan Rambut berada diposisi kedua dengan total Rp.9,3 triliun.
Untuk posisi ketiga kategori Pemerintahan dan Organisasi Politik dengan total belanja iklan Rp.8,8 Triliun. Sementara belanja iklan untuk kategori Rokok Kretek mencapai Rp.7,2 triliun dengan pertumbuhan 24 persen.
Menyikapi trend belanja iklan tersebut diatas, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Sumatera Utara, Devis Karmoy M.IKom menjelaskan bahwa belanja iklan tersebut saat ini hanya dikuasai oleh konglomerat media raksasa di ibukota.
“Impact dari belanja iklan nasional tersebut sama sekali tidak dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah, justru hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat media di pusat. Tentu besarnya belanja iklan ini harus berdampak terhadap daerah, terutama meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD),” jelas Devis Karmoy di Cafe Maxx Lobi Hotel Arya Duta Jalan Balai Kota Medan, Sabtu (26/12/2020) Sore.
SPRI Sumut tengah mematangkan Diskusi Media yang nantinya akan berkolaborasi dengan media lokal dan stakeholder, termasuk salah satunya Ormas MKF-MNI Pusat, Forum Wartawan Hanukara Aptanta (FWHA) Masyarakat Nusantara Indonesia yang menyatakan dukungan dalam diksusi yang akan digelar pada pertengahan Januari 2021 mendatang.
“Sebagai awal dari kebangkitan untuk membangun iklim Pers lokal yang sejahtera, ini mesti diperjuangkan oleh Pers lokal, terutama media online dan cetak non mainstream di daerah ini,” tutur Devis Karmoy.
Lanjut Devis, dengan adanya dana belanja iklan triliunan rupiah dan hanya dinikmati oleh perusahaan media raksasa di Jakarta, tentu ini sangat diskriminatif di sektor ekonomi khususnya bagi Media/Pers lokal.
“Belanja iklan nasional ini Isu penting yang harus dibahas agar media lokal non mainstream ikut mensejahterakan karyawan dan wartawannya. Dan ini perintah Pasal 10 UU Nomor 40 Tentang Pers. Sehingga tidak ada lagi Pers lokal yang “ngemis” untuk mendapatkan iklan/advertorial. Jika ini terwujud maka idealisme jurnalis Indonesia tidak lagi tergadaikan,” tuturnya.
Alumni lulusan Sekolah jurnalisme Indonesia 2011 itu, menyebutkan bahwa konsumen pada produk yang diiklankan umumnya beredar di daerah, tetapi dana belanja iklan hanya dinikmati segelintir pemilik media di Jakarta.
“Produsen pengiklan bekerjasama dengan media besar yang ada di ibukota, sementara usernya umumnya berada di daerah,” ungkapnya.
Ketua SPRI Sumut berharap media non mainstream bersatu mendukung wacana tersebut dalam bentuk diskusi.
“Kami merencanakan untuk membuat diskusi ini bulan Januari 2021, dengan mengundang beberapa media lokal dan para stakeholder guna mendapat membentuk regulasi tentang belanja iklan bagi media lokal,” paparnya.
“Salah satu sumber untuk meningkatkan wartawan profesional di era kenormalan baru ini, diperlukan sebuah terobosan untuk menjaga eksistensi dan idealisme Pers lokal, tentunya dengan sharing belanja iklan,” tutupnya(rhp/pr)
Berita Lainnya: Terkait Pernyataan PPR DP No 50/PPR-DP/XII/2020, Heintje Mandagi: Dewan Pers Tidak Profesional
