Verifikasi Artikel
LOLAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memulai pemeriksaan pendahuluan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Entry Meeting dipimpin Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., di Ruang Rapat Bupati Lantai III, Selasa (1/9/2026).
Pemeriksaan kali ini mencakup dua agenda utama yang berkaitan dengan kepatuhan penataan ruang dan kinerja pelayanan air minum.
Dua Agenda Pemeriksaan BPK
Agenda pertama adalah Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Mendukung Program Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan serta Prioritas Nasional Lainnya Tahun 2024 sampai Semester I Tahun 2026.
Agenda kedua berupa Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Tahun 2025 sampai Semester I Tahun 2026.
Yusra meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait bersikap proaktif dan kooperatif selama proses pemeriksaan.
OPD juga diminta mempercepat penyiapan data serta dokumen yang dibutuhkan tim BPK agar pemeriksaan berjalan lancar dan tepat.
BPK Turunkan Dua Tim Pemeriksa
BPK RI Perwakilan Sulut menerjunkan dua tim dalam pemeriksaan tersebut.
Tim Pemeriksa Kepatuhan Penataan RT/RW dikoordinasikan Deon Arti Santoso sebagai Pengendali Teknis. Tim itu juga melibatkan Oswaldo Anastasius Sitanggang sebagai Ketua Tim dan Fikri Siregar sebagai Ketua Sub Tim.
Sementara Tim Audit Kinerja PDAM dikendalikan Daniel Surya Perdana selaku Pengendali Teknis, dengan Nancy Dwi Simanungkalit sebagai Ketua Tim.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut.
Entry Meeting juga dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satpol PP, serta Kepala Bagian Hukum Setda Bolmong.
Pemkab Bolmong berharap pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor penataan ruang, ketahanan pangan dan energi, serta pelayanan air bersih melalui PDAM.