GORONTALO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo akan menjadwalkan pendataan Sensus Ekonomi 2026 bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo menyampaikan rencana itu saat mendampingi tim sensus melakukan pendataan lanjutan terhadap Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Jumat (14/8/2026).
Pendataan berlangsung di ruang kerja gubernur. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari pendataan perdana terhadap Gusnar pada 15 Juni 2026, dengan pertanyaan yang lebih rinci.
Agus menjelaskan, pendataan terhadap gubernur menjadi bagian dari rangkaian Sensus Ekonomi 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada penduduk yang terlewat dan informasi yang diperoleh valid.
“Sampai hari ini tantangan bagi kami biasanya terkait dengan waktu bertemu dengan responden. Tapi sejauh ini kami bisa mengatasinya,” kata Agus.
Pejabat dan ASN Pemprov Gorontalo Akan Dipetakan
BPS berencana memetakan pendataan terhadap pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo setelah 17 Agustus 2026.
“Nah terkait dengan itu, setelah tanggal 17 ini mungkin kami akan memetakan satu-satu, terutama untuk teman-teman pejabat di lingkungan OPD Provinsi Gorontalo beserta teman-teman ASN,” lanjutnya.
Untuk menjalankan rencana tersebut, BPS akan menyurat kepada Sekretaris Daerah. Langkah itu dilakukan guna memastikan pejabat dan ASN ikut berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi.
BPS juga menargetkan sisa pendataan keluarga dapat diselesaikan hingga akhir Agustus.
“Jadi harapannya sampai dengan tanggal 31 Agustus, sisa yang keluarga itu bisa kita datangi semuanya. Dan kita bisa 100 persen di tanggal 31 Agustus,” kata Agus.
Pendataan Keluarga Ditargetkan Tuntas 31 Agustus
Secara keseluruhan, target Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo mencapai 535 ribu muatan yang mencakup usaha dan keluarga.
Hingga Jumat (14/8/2026), realisasi keseluruhan telah mencapai 101 persen.
Sementara itu, khusus pendataan keluarga baru mencapai sekitar 80 persen. BPS menargetkan pendataan tersebut tuntas 100 persen pada 31 Agustus 2026.