Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, menghadiri penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nusron Wahid, dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Kamis (17/07/2025).
Agenda ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi lembaga keagamaan, melalui kerja sama resmi antara Kementerian ATR/BPN dengan sejumlah organisasi keagamaan di Sulawesi Utara.
MoU Ditandatangani Bersama Tokoh-Tokoh Agama Terbesar di Sulut
Dalam kunjungan tersebut, Menteri ATR/BPN menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bersama:
- Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Sinode GMIM
- Gereja Katolik
- Pucuk Pimpinan KGPM
Langkah ini menandai sinergi nyata antara pemerintah pusat dan lembaga keagamaan dalam rangka menyelesaikan persoalan legalitas tanah dan bangunan tempat ibadah.
Bupati Boltara Apresiasi Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN
Bupati Boltara menyambut hangat dan mengapresiasi kunjungan kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang membawa angin segar dalam urusan pertanahan. Menurutnya, penandatanganan MoU ini adalah langkah konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan.
“Kami sangat mendukung inisiatif ini. Ini bukan hanya soal dokumen, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan,” ujar Sirajudin Lasena.
Hadirkan Banyak Pihak, Bukti Komitmen Bersama
Selain Bupati Boltara dan Menteri ATR/BPN, acara penting ini juga dihadiri oleh:
- Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
- Forkopimda Provinsi Sulut
- Para kepala daerah se-Sulut
- Tokoh agama dari berbagai denominasi
- Jajaran Kementerian ATR/BPN
Kehadiran banyak pihak memperkuat pesan bahwa penataan administrasi tanah untuk lembaga keagamaan menjadi perhatian serius pemerintah.
MoU Jadi Pondasi Hukum untuk Lembaga Keagamaan
Dengan hadirnya Bupati Boltara dalam penandatanganan MoU bersama Menteri ATR, kolaborasi lintas sektoral semakin kokoh. Penandatanganan ini menjadi langkah besar menuju kepastian hukum bagi tempat-tempat ibadah, sekaligus bentuk dukungan penuh terhadap kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Utara.
- RDP DPRD Boltim Soal Kisruh Tanah HGU Tutuyan Memanas, Warga Teriakkan “Lawan Mafia Tanah”
- Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena Hadiri Forum Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Sulawesi
- Mahasiswa Kampus Merdeka Jadi Pahlawan dalam Penyusunan RTRW / RDTR Bolmut
