SUKSESKAN PORPROV XXI SULUT 2025

bLOG Waktu
BoltimDaerah

Bupati Boltim Wanti-wanti Camat Nuangan dan Sangadi Soal Dana Desa Ketahanan Pangan

Advertisement

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo mengingatkan Camat Nuangan dan sangadi (kepala desa) agar tidak gegebah menggunakan dana desa (Dandes) untuk program ketahanan pangan. Ia menegaskan, jika penggunaannya berisiko menimbulkan masalah hukum, lebih baik dana itu dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Peringatan itu disampaikan Oskar Manoppo saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku di Kecamatan Nuangan, Kamis (6/11/) siang.

Advertisement

“Pak Camat, bapak ibu sangadi, saya ingatkan bahwa dana ketahanan pangan kalau beresiko di tahun anggaran, lebih baik jadikan Silpa supaya tidak bermasalah di kemudian hari,” kata Bupati Boltim Oskar Manoppo.

Menurut Oskar, salah satu titik rawan pengelolaan Dandes program ketahanan pangan adalah penyaluran melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia meminta para Sangadi waspada karena sejak awal pembentukan Kabupaten Boltim, tak sedikit BUMDes yang bermasalah.

“Hati-hati. Kerena kalau salur ke BUMDes, BUMDes ini bermasalah. Ada 13 miliar total dana BUMDes sejak mekar bermasalah, dan itu sulit, sulit sekali untuk kami telusuri. Karena kalau BUMDes yang bergerak di simpan pinjam, kadang-kadang aparat desa (peminjam) dan lain sebagainya. Dan uang itu mati,” ujar Oskar.

Advertisement

Oskar menambahkan, pemerintah desa tidak perlu memaksakan penyaluran dana jika kondisi di lapangan belum siap atau berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

“Laporan Pak Camat tadi, kita lihat kondisi. Kalau berisiko maka biarkanlah jadi Silpa di tahun 2025, nanti belanjakan, anggarkan tahun 2026, karena berisiko luar biasa,” tegasnya.

Meski begitu, Oskar juga mencontohkan beberapa kecamatan di Boltim yang telah menjalankan program ketahanan pangan dengan baik karena memiliki BUMDes sehat dan transparan.

“Di beberapa kecamatan sudah berjalan, karena memang BUMDes-nya bagus. Tapi di Kecamatan Nuangan takutnya BUMDes-nya bermasalah, maka otomatis akan berdampak pada penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa,” tutur Oskar. (aah)

Advertisement

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button