BOLSEL — Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid mengingatkan ASN Bolsel agar menjauhi pinjaman online ilegal dan judi online.

Ia menyampaikan arahan tersebut saat memimpin apel kerja mingguan di Kawasan Perkantoran Panango, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut Deddy, tekanan ekonomi menuntut aparatur mengatur pendapatan dan kebutuhan keluarga secara lebih bijaksana.

Kerja Sama
Redaksi manado.news

Karena itu, setiap pegawai harus menghindari keputusan finansial yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarganya.

Pinjaman online ilegal sering menawarkan pencairan cepat dengan bunga dan biaya yang tidak transparan.

Sementara itu, judi online dapat menimbulkan kecanduan, utang, konflik keluarga, serta penurunan produktivitas kerja.

Deddy menegaskan bahwa kedua praktik tersebut juga dapat merusak kehormatan aparatur pemerintah.

“Saya mengingatkan seluruh ASN agar mengelola keuangan dengan bijak,” tegas Deddy.

Ia meminta aparatur tidak menggunakan pinjol ilegal maupun terlibat dalam aktivitas perjudian digital.

Menurutnya, ASN Bolsel harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui perilaku bertanggung jawab.

Artikel Terkait
Upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik juga tercermin dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik 2026 oleh Pemkab Minahasa.

Selain itu, aparatur wajib menunjukkan integritas, kedisiplinan, loyalitas, dan profesionalisme ketika menjalankan tugas.

ASN Harus Menjadi Teladan bagi Masyarakat

Deddy mengatakan aparatur pemerintah memikul tanggung jawab besar sebagai pelayan sekaligus teladan masyarakat.

Oleh sebab itu, perilaku pegawai di luar kantor tetap dapat memengaruhi citra pemerintah daerah.

Masalah keuangan pribadi juga berpotensi mengganggu konsentrasi, disiplin, dan kualitas pelayanan aparatur.

Karena itu, pengelolaan pendapatan harus mengutamakan kebutuhan utama serta kemampuan membayar kewajiban.

Deddy meminta ASN Bolsel menyusun perencanaan keuangan keluarga secara rasional dan terukur.

Pegawai juga perlu membedakan kebutuhan penting dengan keinginan yang dapat ditunda.

Apabila membutuhkan pembiayaan, aparatur sebaiknya menggunakan layanan perbankan resmi sesuai kemampuan.

Selain itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan bunga, jangka waktu, dan risiko pembayaran.

Fasilitas pembiayaan tidak boleh menjadi jalan untuk membiayai gaya hidup yang melampaui pendapatan.

Sebaliknya, aparatur perlu membangun kebiasaan menabung dan menyiapkan dana darurat keluarga.

Deddy menilai pengelolaan keuangan yang sehat dapat membantu pegawai bekerja lebih tenang dan produktif.

Dengan demikian, aparatur dapat memberikan perhatian penuh terhadap tugas pelayanan masyarakat.

Apel tersebut diikuti Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy bersama para asisten.

Hadir pula pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan seluruh aparatur Pemkab Bolsel.

Momentum apel juga menjadi sarana pemerintah mengevaluasi disiplin serta kesiapan setiap perangkat daerah.

Selanjutnya, Deddy meminta seluruh pimpinan unit memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.

Efisiensi Anggaran Tak Boleh Turunkan Pelayanan

Dalam arahannya, Deddy turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel.

Ia meminta perangkat daerah menggunakan setiap anggaran secara hati-hati, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, penghematan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebaliknya, efisiensi harus mendorong birokrasi bekerja lebih kreatif, cepat, dan tepat sasaran.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Deddy.

Menurutnya, pemerintah harus menentukan kegiatan prioritas yang memberi manfaat langsung kepada warga.

Program kurang mendesak perlu dievaluasi agar anggaran dapat mendukung kebutuhan yang lebih penting.

Selain itu, setiap perangkat daerah harus memperkuat koordinasi untuk mencegah pemborosan dan tumpang tindih kegiatan.

Deddy meminta ASN Bolsel menjaga disiplin meskipun pemerintah membatasi sejumlah belanja operasional.

Keterbatasan anggaran harus mendorong aparatur mencari cara kerja yang lebih efektif.

Pemanfaatan teknologi juga dapat mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi biaya administrasi.

Sementara itu, budaya gotong royong perlu diperkuat untuk menyelesaikan pekerjaan lintas perangkat daerah.

Akuntabilitas menjadi perhatian karena setiap rupiah anggaran berasal dari sumber daya publik.

Oleh sebab itu, pejabat pengelola harus memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan dan perencanaan.

Laporan pelaksanaan juga harus mencerminkan kondisi sebenarnya serta mudah diperiksa.

Dengan langkah tersebut, efisiensi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dua Pejabat Pelaksana Tugas Terima SK

Apel kerja tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan kepada dua pejabat pelaksana tugas.

Pemkab menunjuk Pelaksana Tugas Inspektur Daerah untuk menjaga kesinambungan fungsi pengawasan internal.

Selain itu, pemerintah menetapkan Pelaksana Tugas Kepala DP3APPKB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penunjukan itu bertujuan memastikan roda organisasi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Deddy meminta kedua pejabat segera membangun koordinasi serta memahami kebutuhan organisasi masing-masing.

Mereka juga harus menjaga pelayanan agar pergantian kepemimpinan tidak menghambat pelaksanaan program.

Khusus Inspektorat, fungsi pengawasan perlu mendukung pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel.

Sementara itu, DP3APPKB harus melanjutkan layanan perlindungan perempuan, anak, kependudukan, dan keluarga berencana.

Pada kesempatan yang sama, Deddy mengapresiasi pejabat yang telah memasuki masa purna tugas.

Ia menyampaikan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian mereka selama bekerja di Pemkab Bolsel.

Menurutnya, pengalaman para pejabat tersebut telah memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pelayanan daerah.

Karena itu, semangat pengabdian mereka patut menjadi teladan bagi aparatur yang masih aktif.

ASN Diajak Semarakkan HUT RI Ke-81

Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Deddy mengajak aparatur menyemarakkan bulan kemerdekaan.

Seluruh kantor dan tempat tinggal pegawai diminta memasang Bendera Merah Putih.

Pemasangan bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan nilai kebangsaan.

Selain itu, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan nasionalisme di lingkungan kerja maupun masyarakat.

Deddy berharap ASN Bolsel tidak hanya menunjukkan semangat kemerdekaan melalui simbol dan kegiatan seremonial.

Aparatur juga harus mengisi kemerdekaan melalui kerja jujur, disiplin, dan pelayanan berkualitas.

Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa dan daerah.

Karena itu, setiap pegawai harus menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Pada akhirnya, Deddy meminta efisiensi menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

Pemerintah harus memastikan setiap program menjawab kebutuhan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan.

Sementara itu, aparatur perlu menjaga kehormatan dengan menghindari pinjol ilegal dan judi online.

Artikel Terkait
Pembahasan tentang integritas aparatur ini beririsan dengan pelantikan pejabat Pemkot Kotamobagu 2026 yang turut menyoroti penguatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Langkah tersebut akan memperkuat integritas, stabilitas keluarga, dan kualitas pelayanan publik Bolsel.