Tutuyan – Kepala Desa Matabulu Timur, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kamal A Mamonto, diduga melakukan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 terhadap Keluarga Penerima Manfaat.
Pemotongan bantuan ini diungkapkan salah seorang warga desa Matabulu Timur, kepada waktu.news, pada Sabtu (24/7/2021), enam hari lalu.
Menurut dia, bantuan yang harusnya diterima 300 ribu per bulan untuk menangani dampak kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19, harus mengalami pemotongan dengan jumlah antara 30 ribu hingga 100 ribu rupiah.
“Semua mereka gergaji. Anehnya hanya di sini (Matabulu Timur), di atas (desa Matabulu), tidak ada pemotongan,” ungkap warga yang enggan disebutkan namanya.
Dia menambahkan, dana yang diterima KPM, rata-rata tidak lagi penuh karena telah dipotong dengan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tidak hanya itu, bahkan dana partisipasi guna pembangunan masjid pun diambil dari para KPM pada saat penyaluran BLT.
“Baru-baru ini, saya mereka gergaji 200 ribu rupiah. Tapi salah-salah untuk pembangunan masjid kan, lebih baik terima saja, agar saya juga tidak lagi ada beban. Namum, seharusnya serahkan dulu semuanya, setelah itu baru kemudian datang menagih ini dan itu,” bebernya.
Sementara itu, Kepada desa Matabulu Timur, Kamal A Mamonto saat dikonfirmasi menjelaskan, pemotongan dana bagi para penerima BLT tersebut dilakukan untuk mengurangi beban dari tanggungan mereka pada pembangunan masjid. Alasannya, setiap keluarga di Matabulu Timur memiliki tanggungan yakni keharusan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Namun ketika penagihan, selalu saja ada alasan untuk menghindarinya.
“Kami memiliki beban (tanggungan) pembangunan masjid. Dari pada kepala pusing, jadi kita potong. Kira-kira semacam pelunasanlah begitu,” jelas Kamal.
Besaran tanggungan partisipasi masyarakat pada pembangunan masjid itu beragam, diklasifikasikan sesuai kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Dan pemotongan pun kata Kamal, bukan keseluruhan dari total dana yang disalurkan, tetapi hanya sebagian keci dari jumlah dana yang diterima KPM.
“Umpama 300, saya potong 100 kan mereka masih punya 200 ribu. Kalau dua bulan diterima, masih 500 ribu. Saya juga tahu, mereka masyarakat saya. Tidak mungkin akan mencelakakan mereka,” kata Kamal.
Begitu pula dengan PBB, pemerintah desa banyak sekali menanggung tunggakan pajak, padahal pendapatan masyarakat terbilang cukup. Maka, pada penyaluran BLT, ia sengaja mengundang kepala dusun untuk melakukan penagihan pajak ditempat penerimaan.
“Baru-baru ini tiga bulan 900 ribu. Tetapi sebelum mereka terima, saya wawancarai telebih dulu. Ada kan lahan pajaknya cuma 30 ribu dan ada yang 100 ribu. Sengaja saya buat bagitu, supaya beban mereka lunas,” terangnya. (aah)
