Polemik insentif eks Sekretaris Desa (Sekdes) dan sejumlah eks aparat Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mencuat ke ruang publik. Masalah ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi I DPRD Boltim, Senin (8/12/2025) siang.
RDPU tersebut menghadirkan Pemerintah Desa Buyat, Camat Kotabunan, dan Kepala Dinas PMD Boltim. Suasananya berjalan serius seiring menguatnya keluhan soal hak eks aparat desa yang belum tuntas.
Wakil Ketua DPRD Boltim, Medy Lensun, menegaskan persoalan ini tidak boleh berlarut. Menurutnya, penyelesaian harus cepat, adil, dan tanpa saling serang.
“Terkait persoalan hari ini, saran saya harus diselesaikan secepat mungkin dengan asas keadilan,” ujar Medy dalam RDPU.
Dalam forum tersebut, Medy menegaskan perlunya solusi konkrit tanpa menambah kegaduhan baru.
“Kita cari jalan keluar yang efektif supaya tidak berkelanjutan. Artinya kalau bisa pulang dari sini sudah ada jalan keluar. Sebab kalau kita masuk lebih dalam, ya tidak ada yang sempurna. Yang pasti masih efek politik yang terbawa. Stop saja, saling baikan semua, tinggal bayarkan hak orang, itu saja,” tegasnya.
Medy juga menyinggung persoalan barang milik desa yang belum eks Sekdes kembalikan, termasuk satu unit laptop. Menurutnya, hal itu hanyalah perkara teknis yang dapat beres tanpa perlu memicu konflik baru.
“Kemudian yang tadi sudah dijelaskan barang yang ada belum dikembalikan, itu tinggal teknis saja. Usahakan setelah dari dari sini semua pulang dengan tenang,” katanya.
Untuk memastikan proses berjalan cepat dan transparan, ia mengusulkan dibuatnya surat perjanjian di tempat, disaksikan langsung oleh DPRD.
“Nah bikin saja surat perjanjian di sini disaksikan oleh DPRD. Tanda tangan di sini. Segera buat konsepnya, dari Setwan, supaya pulang dari sini segera dibereskan hak-hak orang, ya. Kalau semua hak-hak sudah terbayarkan, saya kira aman semua,” ucapnya.
DPRD Minta Semua Pihak Akhiri Ketegangan Politik
Di tengah tensi politik sisa Pilkada yang masih terasa, Medy mengingatkan agar semua pihak menghentikan aksi saling sindir di media sosial.
“Tidak usah saling baku panas di media sosial. Membangun saja. Bantu ringankan Bupati, jangan bikin pusing dengan urusan yang tidak wajar,” tambahnya.
Medy juga menambahkan persaingan politik Pilkada 2024 tidak boleh terbawa terus sehingga mengganggu pelayanan pemerintah maupun ketenangan masyarakat.
“Stop persaingan tim (timses Pilkada), sudah lewat. Nanti kembali lima tahun akan datang. Jangan tiap hari sudah tidak mau kerja hanya urus politik. Cari ketenangan, supaya SDM kita maju,” tandasnya.
RDPU tersebut berakhir dengan penandatanganan perjanjian antara para pengadu dan Pemerintah Desa Buyat. Kesepakatan itu disaksikan langsung oleh Pimpinan dan Komisi I DPRD Boltim untuk memastikan pembayaran hak-hak esk aparat desa termasuk juga pengembalian barang milik desa yang ada di tangan eks Sekdes segera dituntaskan. (aah)
- KPUD Boltim Didemo Puluhan PPK dan PPS
- 3 Prioritas Rekrutmen PPPK Guru 2022
- Ketua DPC PDIP Boltim Medy Lensun Temui Sam Sachrul Mamonto, Bahas Apa?
