Headline: “Sri Mulyani Ungkap “Bansos ala Jokowi” di Tahun 2024: BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres!
Waktu.news | Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meluncurkan informasi seru terkait bantuan sosial (bansos) yang semakin meriah dari Presiden Joko Widodo belakangan ini. Menurutnya, pemberian bansos merupakan melibatkan seluruh partai politik di DPR dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“APBN itu tak hanya sekadar undang-undang, tapi sebuah kesepakatan yang dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/2024).
Dalam APBN 2023, Sri Mulyani mengungkap bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 476 triliun untuk bantuan sosial. Bansos tersebut melibatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 9,9 juta penerima dan kartu sembako dengan 18,7 juta penerima.
Pada 2023, pemerintah juga memperkenalkan bansos baru, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, sebagai respons terhadap musim kering berkepanjangan. “BLT El Nino diperkenalkan pada 2023 saat musim kering mencapai puncaknya, meskipun hujan mulai turun dan menimbulkan banjir yang mempengaruhi musim tanam,” tambahnya.
Sri Mulyani merinci bahwa bantuan sosial lainnya melibatkan subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR, dan bantuan pangan, dengan total anggaran mencapai Rp 476 triliun.
Terkait bansos tahun 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa pola yang sama berlanjut dengan anggaran sebesar Rp 496 triliun, meningkat sekitar Rp 20 triliun dibanding tahun sebelumnya. Anggaran ini, kata dia, sudah disetujui dalam UU APBN oleh DPR.
Meski bansos sudah dibagi ke pos-pos tertentu, Sri Mulyani menegaskan bahwa realisasinya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk kemungkinan tambahan atau modifikasi program-program tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperkenalkan program bansos baru, BLT Mitigasi Risiko Pangan, menjelang Pemilihan Presiden 2024. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 11,2 triliun, dengan 18,8 juta penerima menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu pada bulan Februari, bersamaan dengan pencoblosan Pemilu. Suatu inovasi menarik untuk meredakan risiko pangan di tengah-tengah gejolak politik. (red)
