BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengisi kekosongan pada dua jabatan pimpinan tinggi pratama dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

Dua perangkat daerah tersebut yakni Dinas Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Penetapan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Plt oleh Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.

Penyerahan berlangsung di Ruang Berkah Kantor Bupati Bolsel, Selasa (8/9/2026).

Untuk jabatan Plt Kepala Dinas Kominfo Bolsel, Iskandar menunjuk Wahyudin Kadullah, S.IP., M.M.

Wahyudin saat ini juga menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolsel.

BACA JUGA
Dalam agenda pemerintahan Bolsel lainnya, Iskandar Kamaru juga mengukuhkan Paskibraka Bolsel 2026 di Guest House Pemkab Bolsel.

Sementara jabatan Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Bolsel dipercayakan kepada Ahmadi Modeong, S.Pd.

Diminta Jaga Program dan Pelayanan

Penunjukan tersebut diharapkan menjaga roda organisasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan pada kedua perangkat daerah tetap efektif.

Iskandar meminta kedua pejabat segera menjalankan tanggung jawab masing-masing serta menjaga kesinambungan program dan pelayanan pemerintahan.

Ia juga menekankan integritas, disiplin, dan tanggung jawab selama menjalankan mandat sebagai pejabat pelaksana tugas.

BACA JUGA
Penekanan integritas bagi pejabat pelaksana tugas ini berkaitan dengan informasi tentang tes urine pejabat Bolsel yang dapat dilakukan BNN setelah ada permintaan resmi Pemkab.

Bupati berharap keberadaan Plt tidak hanya menjaga administrasi tetap berjalan, tetapi juga mempertahankan kinerja organisasi serta pelayanan publik.

“Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Pastikan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal,” pesan Iskandar.

Pemkab Bolsel menempatkan penunjukan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas kerja perangkat daerah dalam mendukung program pembangunan.