Jumlah ASN Bolmong Utara per Desember 2025 tercatat mencapai 7.434 orang. Data ini menggambarkan besarnya kekuatan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sekaligus menunjukkan bahwa birokrasi daerah masih sangat ditopang sektor pelayanan dasar.
Dari total tersebut, komposisi pegawai tersebar dalam kategori PNS, PPPK, dan aparatur sipil negara berdasarkan jabatan serta jenis kelamin. Data itu juga memperlihatkan pola yang cukup jelas, yakni dominasi pegawai perempuan di sebagian besar kelompok jabatan.
Dalam jumlah ASN Bolmong Utara yang mencapai 7.434 orang, pegawai perempuan tercatat lebih banyak dibanding laki-laki. Kondisi ini terlihat merata di berbagai kelompok data kepegawaian, baik pada ASN secara umum, PNS, maupun PPPK.
Pada data ASN, jumlah pegawai perempuan mencapai 2.473 orang, sedangkan laki-laki 1.244 orang. Sementara pada data PNS, pegawai perempuan tercatat 1.643 orang, berbanding 862 laki-laki. Dominasi serupa juga muncul pada PPPK, dengan 830 perempuan dan 382 laki-laki.
Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai perempuan Bolmong Utara memainkan peran besar dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.
Besarnya jumlah ASN perempuan menunjukkan bahwa peran mereka sangat dominan dalam menopang pelayanan publik. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang yang paling menonjol dalam distribusi pegawai perempuan di Bolmong Utara.
Dalam struktur jumlah ASN Bolmong Utara, jabatan fungsional guru menjadi kelompok dengan jumlah pegawai paling besar. Pada kategori ASN, posisi ini mencapai 1.089 orang, terdiri dari 274 laki-laki dan 815 perempuan.
Sementara itu, pada kategori PNS, jabatan fungsional guru tercatat 712 orang, dengan rincian 202 laki-laki dan 510 perempuan. Untuk kategori PPPK, jumlah guru mencapai 377 orang, terdiri dari 72 laki-laki dan 305 perempuan.
Besarnya angka ini menegaskan bahwa sektor pendidikan masih menjadi tulang punggung utama dalam komposisi aparatur Pemkab Bolmong Utara.
Selain guru, jumlah ASN Bolmong Utara juga sangat besar pada sektor medis dan pelaksana. Di kategori ASN, jabatan fungsional medis tercatat 839 orang, sedangkan jabatan fungsional umum atau pelaksana mencapai 1.025 orang.
Pada kategori PNS, jabatan medis berjumlah 656 orang dan jabatan umum/pelaksana mencapai 523 orang. Sementara di kelompok PPPK, tenaga medis tercatat 183 orang dan jabatan umum/pelaksana mencapai 502 orang.
Data ini memperlihatkan bahwa kebutuhan birokrasi Bolmong Utara masih bertumpu kuat pada layanan kesehatan serta dukungan administrasi pemerintahan.
Jika ditarik lebih luas, struktur aparatur Pemkab Bolmong Utara saat ini bertumpu pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi. Tiga bidang ini menyerap jumlah pegawai terbesar dibanding kelompok jabatan lain.
Berbeda dari jabatan fungsional, posisi pimpinan tinggi dalam data ASN Pemkab Bolmong Utara terlihat jauh lebih sedikit. Pada kategori PNS, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tercatat hanya 28 orang, dengan rincian 20 laki-laki dan 8 perempuan.
Sementara itu, dalam kelompok data ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya juga tercatat 28 orang. Pada kategori PPPK, hampir seluruh posisi jabatan pimpinan tinggi dan administrator tidak terisi.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa birokrasi daerah lebih banyak ditopang pegawai teknis dan pelaksana dibanding pejabat struktural tingkat atas.
Struktur PPPK dan PNS Bolmong Utara menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus mengandalkan dua skema kepegawaian ini untuk menjaga pelayanan tetap berjalan. PNS masih menjadi fondasi utama birokrasi, sementara PPPK memperkuat sektor-sektor yang membutuhkan tenaga profesional tambahan.
Dengan komposisi yang besar pada jabatan guru, medis, dan pelaksana, ASN Bolmong Utara Desember 2025 menjadi cerminan kebutuhan riil daerah yang masih berfokus pada pelayanan dasar masyarakat.
Secara keseluruhan, jumlah ASN Bolmong Utara yang mencapai 7.434 orang memberi gambaran kuat tentang kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Besarnya jumlah aparatur ini menjadi modal penting untuk menjalankan program pembangunan, memperluas jangkauan pelayanan, dan menjaga kinerja birokrasi.
Namun, jumlah besar saja belum cukup. Pemerintah daerah tetap perlu memastikan distribusi pegawai berjalan seimbang, kualitas SDM terus meningkat, dan kebutuhan pelayanan masyarakat benar-benar terjawab secara efektif.
- Komposisi DPRD Bolmong Utara 2025 Didominasi PPP dan PDIP, Golkar Tempel di Posisi Ketiga
- DPRD Boltim Gelar Paripurna Tetapkan Perubahan Komposisi AKD
