Prasyarat bagi terwujudnya proses demokratisasi adalah kebebasan ekspresi dan informasi, oleh karena itu diperlukan subsistem berupa media massa yang independen. Dimulai dengan memberikan informasi yang benar, relevan, dan objektif bagi masyarakat sampai pada fungsi pengawas kekuasaan.
Kami mengharapkan kepada seluruh media yang ada di bolmut untuk tetap menjaga independensi dan etika jurnalistik, terutama pemimpin dari biro masing-masing media perwakilan bolmong utara.”tegas ketua umum PB KPMIBU (Pengurus Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara Abdul Agus Heydemans kepada bolmutpost.”
Di tambahkannya juga “jangan sampai biro yang ada di bolmut buat berita lain trus redakturnya yang di media mo poles ulang depe berita” ini nanti akan mengarah pada watchdog untuk salah satu kandidat.
“Koran Masuk Desa (KMD) yang sudah aktif kembali ini jangan sampai di jadikan sebagai watchdog untuk salah satu kandidat nanti, dan kalau ini terjadi kami (PB KPMIBU tidak akan tinggal diam, karena kami akan terus mengawal proses pemilukada di daerah yang kami cintai ini. “Tegas heydemans dengan nada semangat.”
Di tempat terpisah Ketua BKPRMI “Djunaidi Harundja SH mengatakan jangan sampai terjadi penyalahgunaan media sebagai sarana “main mata” antara pemilik media dan elit politik daerah. Yang terjadi tidak lain pers menjadi aparatus kepentingan sesaat guna menggalang konstituen di daerah komunitasnya, “tegas harundja”
Sementara itu Kabag Humas Pemda Bolmut, Fadly Binolombangan S.Pd MSi mengatakan Koran Masuk desa (KMD) adalah salah satu program kerjasama antara pemkab bolmut dengan media massa dalam menyosialisasikan aktivitas pemda. Urusan politik adalah tanggung jawab institusi lain seperti tim sukses dari masing-masing calon, ataupun simpatisan. Dan jangan di pandang sebagai internal pemerintah daerah, “tegas binolombangan kepada bolmutpost saat di konfirmasi” dan kalau ada kira-kira pers ato media mana yang mau di intervensi beritanya ? (rhp)
