Menghadapi Musim pilkada di Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang akan di mulai 9 Mei 2013 nanti, Bupati Bolmut Drs. Hi Hamdan Datunsolang MM mengeluarkan ultimatum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga netralisasinya, guna mewujudkan ketenangan dan ketentaraman masyarakat agar Pilkada berjalan sukses.
Di tempat terpisah Suriansyah Korompot SH mengatakan Aturan PNS dilarang Berpolitik sudah jelas tercantum dalam UU 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diatur lebih lanjut dengan PP 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota dan atau pengurus parpol. Jika PNS melanggar rule ini, maka akan diberhentikan secara tidak terhormat.
Pemberhentiannya terhitung sejak akhir bulan pada PNS tersebut tercatat menjadi pengurus dan atau anggota parpol. Ketatnya pemerintah melarang keterlibatan PNS dalam parpol juga diatur lebih jelas melalui Surat Edaran Menpan No 7 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum, tegas mantan Alumni Unsrat Jurusan Hukum ini. Di tambahkannya juga Dalam pemilu, PNS juga dilarang memberikan dukungan kepada calon bupati ataupun wakil bupati. Jika melanggar, hukumannya yaitu hukuman disiplin sedang.
Hukuman disiplin berat dijatuhkan jika PNS memberikan fasilitas negara kepada calon bupati. Hal ini juga selalu ditegaskan oleh Bupati Bolmut Drs. Hi Hamdan Datunsolang MM, dalam setiap acara Pemerintah Kabupaten Bolmut, Menurut Bupati, suhu politik menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah 9 Mei 2013 mendatang sudah terasa.
Masing-masing Partai Politik dan para Bakal Calon sudah hyper sibuk melaksanakan kegiatan guna meraih dukungan pemilih, juga sudah semakin banyak yang melontarkan wacana tentang figur calon Bupati dan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun mendatang, terang Datunsolang.
HD juga mengatakan seiring perubahan suhu politik yang semakin hari semakin meningkat tensinya, tidak ada pilihan lain bagi Pegawai Negeri Sipil untuk tetap menjaga nertalisasi. PNS jangan sampai tergoda dan terlibat dalam kegiatan politik praktis demi menjaga ketenangan ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara“, harapnya.
Hal senada dikatakan Ketua KPU Kabupaten bolmut Drs M A Pandialang mengatakan, netralitas PNS menjadi sangat penting artinya agar pelaksanaan Pemilukada bisa berjalan sukses sesuai dengan rencana. Jangan sampai pengalaman yang terjadi di daerah lain terjadi di kabupaten padi. “harap Pandialang”
Pandialang menambahkan Khusus untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bolmut tahapan calon dari partai politik dan perseorangan dimulai tanggal 6 Januari- 20 Januari 2013. Sedang pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Mei 2013.Jelas Pandialang. (rhp)
