Boroko, waktu,news | Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bolmut hingga saat ini masih menunggu informasi tambahan penghasilan pegawai (TPP). Hingga separuh ramadan, TPP ASN masih belum juga dibayarkan.
Mereka mengaku resah akibat TPP yang kini sudah memasuki bulan ke empat belum juga cair. Bukan hanya RSUD Bolmut yang “Sakit” kami juga lebih sakit, “ungkap salah seorang ASN yang enggan di publish namanya.
“Berharap sebelum bulan Ramadhan bisa dipakai untuk berbagai keperluan tapi pupus juga harapan itu, keperluan ramadhan lebih banyak dari hari sebelum bulan puasa, bayar cicilan kredit, kebutuhan anak, kong napa hari raya somo dekat, memang “Mabo” ini pikiran mania, “ungkapnya sambil tertawa.
Semoga secepatnya ada “nutrisi vitamin”. Banyak keperluan yang saat ini sangat mendesak. Jadi kami para ASN ini sangat berharap TPP secepatnya bisa dicairkan, agar kantong ASN Bolmut tidak kering, ”harapnya.
Ketua Komisi II Mulyadi Pamili berharap, akselerasi yang cepat di tingkat TAPD dalam hal ini BPKD. Harus segera dibayarkan karena situasi saat ini sudah memasuki Triwulan II dan sudah separuh Ramadan, kebutuhan ASN cukup banyak,” kata mantan panitera pengadilan agama gorontalo.
“Semua sistem kan saat ini serba terkoneksi digital, aneh jika kemudian pada prakteknya masih ada proses yang lambat. Untung saja bolmut belum didaulat sebagai smart city, “ungkap politisi nasdem.
Jangan sampai pekerjaan mereka terhambat dan habis konsentrasinya memikirkan persoalan ini sehingga kerjanya tidak fokus dan membuat kinerjanya turun,” katanya.
Berita Terkait: Ratusan Nakes RSUD Bolmut “Sakit” Jelang Lebaran
Menurut Kepala BKPD Sirajudin Lasena, tunggakan TPP oleh Pemerintah Pusat ini, juga dirasakan ASN secara Nasional. Hal itu menyusul perubahan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tahun 2022. Ada beberapa tahapan yang harus ditempuh agar TPP segera cair.
Mekanisme tersebut dimulai dari penginputan data melalui aplikasi Simona (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bidang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lalu Biro Organisasi Kemendagri melakukan validasi data.
Apabila dinyatakan sesuai, kata sirajudin, bakal dilanjutkan dengan penyerahan surat keterangan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Setelah itu, barulah disampaikan kepada pemerintah daerah, dan dilanjutkan dengan pembuatan permohonan terkait pemakaian anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Lebih jauh dikatakan Sirajudin, pembayaran TPP tersebut sudah dituangkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati (Perbub). “Perbub untuk pembayaran TPP tersebut sudah ditanda tangani oleh Bupati. Jadi tinggal pembayaran saja,” katanya.
“Intinya ini adalah bagian dari syarat administrasi, kalau dari aspek keuangan sudah clear, tinggal dibayarkan,” jelasnya.
Ditanya soal apakah bisa dibayarkan sebelum lebaran, Ia mengatakan tergantung validasi dari kemendagri karena mereka akan memvalidasi ratusan daerah, bukan hanya bolmut saja.
Lebih jauh, apakah akan dibayarkan 1 bulan atau 3 bulan sekaligus, bersyukur no kalu bisa dibayarkan sebelum idul adha,” canda sirajudin
“Insya allah bisa di bayarkan sebelum lebaran idul fitri TPP sebanyak Rp.9 miliar, karena rata-rata tiap bulan itu untuk TPP sebesar Rp.3 miliar,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah Jusnan Mokoginta Ketika dikonfimrasi menuturkan, satu Jam lalu TAPD sudah merampungkan draft yang diminta oleh Kemendagri, Malam ini akan di upload ke mendagri lewat aplikasi SIMONA dan menunggu di verifikasi Kemendagri dan Kemenpan.
“Apabila disetujui akan keluar rekomendasi pembayaran TPP untuk kabupaten Bolmut dan Diupayakan sebelum lebaran sudah bisa dibayarkan,” kuncinya. (rhp)
Latar Belakang Perubahan Kepmendagri 06 5449 THN 2019 Ke Kepmendagri 900 4700 Tahun 2020
- Menyesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ; dan
- Standarisasi s esuai dengan kepmendagri 061 5449 Tahun 2019 membuat daerah TPP nya sebagian besar menurun
Evidence yang Disiapkan dalam pengajuan TPP
- Beban Kerja
- Prestasi Kerja,
- Kondisi Kerja,
- Kelangkaan Profesi
- Tempat Bertugas
Data ASN Bolmut Berdasarkan Jabatan
JPT 30
Administrator 112
– Eselon IIIa 46
– Eselon IIIb 66
Pengawas 111
– Eselon IVa 89
– Eselon IVb 22
Jumlah Jabatan Struktural
jabatan fungsional umum (JFU) 456
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 1647
Penyetaraan jabatan 171
Kesehatan 467
Guru 933
Penyuluh pertanian 56
Auditor 20
Jumlah jabatan pelaksana 2103
Data ASN berdasarkan Pangkat/Golongan
Golongan I 3
Golongan II 435
Golongan III 1627
Golongan IV 291
Jumlah 2356
