Boroko, Waktu.news | Medical Check Up perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmut dalam menunjang kinerjanya.
Medical check up tersebut juga di atur dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemerhati Bolmut Rustam Nani ketika dimintai tanggapanya mengatakan, Medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD Bollmut, saya kira tidak ada yang salah. lagi pula itu tertuang dalam peraturan pemerintah.
Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan kondisi terupdate kesehatan para wakil rakyat. Apalagi mereka boleh dibilang para pemikir, sehingga kesehatan mereka juga perlu dilakukan check up. Seperti kata pepatah ” Mens Sana In Corpore Sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat” sehingga dari urusan check up ini jika dikaitkan dengan kerja-kerja di DPRD tentu harus berbanding lurus.
Artinya kalau wakil rakyat sampai urusan kesehatan mereka di atur dan dijamin oleh aturan, maka hasil kerja mereka juga harus sesuai, entah itu pembahasan ranperda, perda dan pengambilan keputusan tentu mewakili jiwa yang sehat. tidak kemudian hanya melahirkan keputusan-keputusan yang sifatnya apatis dan tidak pro rakyat atau lamban,” tegas Mijro sapaan akrabnya.
Berbeda dengan Bobi Masuara, sebaiknya medical chek up di RSUD Bolmut walaupun kurang lengkap fasilitasnya, kan ada Laboratorium, cek darah dan tes urine dan lain-lain bisa ko di RSUD. atau bisa datangkan dokter ahli ke rsud.
“Jangan disetiap pembahasan dan rapat dengar pendapat bicara tentang Pendapatan asli daerah, sementara sendiri yang membawa keluar PAD itu. belum juga di hitung perjalanan dinas selama empat hari, waw,” satire bobi.
Jadi ingat perekrutan ASN, mereka dari jauh-jauh yang melamar, medical check up di RSUD bolmut biar ada pendapatan daerah dan perputaran ekonomi, sementara para wakil rakyat kita hamburkan PAD itu keluar.
“Jika dihitung-hitung kata dia, biaya medical check up misalnya untuk pimpinan dan anggota itu Rp.4.000.000 untuk paket lengkap atau VIP dijumlah dengan 20 orang ada sekitar Rp.80.000.000 masuk ke daerah,” tuturnya via whatsapp.
Kami berharap, semoga dengan selesainya medical check up ini, bisa menambah spirit dan etos kerja dari para wakil rakyat kita untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai dilaksanakan,” harapnya.
Yang ikut medical check up hanya 19 anggota DPRD, Minus Pak Mulyadi Pamili, kata sekretaris dewan, Musliman Datukramat ketika dihubungi via whatsapp.
Ketika di hubungi waktu.news, mantan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Mulyadi Pamili terkait asalan tidak menggunakan haknya, tidak memberikan respon, baik itu via whatsapp maupun telephone.
Diketahui belanja medical chek up anggota dprd berdasarkan angaran pendapatan belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp.120.000.000 dan berlangsung di rumah sakit siloam hospitals manado selama tiga hari. (rhp)
