Waktu.news | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai permasalahan batas wilayah di Indonesia harus segera diatasi karena perbatasan menjadi Bumper Zone untuk pemerataan pembangunan.
Menteri Dalam Negeri tito Karnavian dalam rapat kerja sama bersama komisi II DPR RI hari ini (22/11) menyebut permasalahan batas wilayah di Indonesia harus segera diatasi.
Batas wilayah Indonesia yang abu-abu akan menghambat berbagai rencana program pembangunan yang telah disusun pemerintah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut batas daerah menjadi masalah dari ketidakpastian pembangunan di daerah.
Mendagri menyampaikan keuntungan yang diperoleh apabila batas negara telah mendapatkan kepastian, seperti Investor akan masuk dan membantu peningkatan ekonomi negara.
Mendagri mendorong peran aktif bupati, walikota dan gubernur untuk gencar menjadikan isu batas daerah sebagai prioritas.
“Politik Afirmasi anggaran melalui APBD untuk penegasan batas daerah Karena sering kali batas daerah ini bukan merupakan isu prioritas, justru prioritasnya utama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, covid dan lain-lain. Sehingga anggarannya kecil karena kecil, programnya tidak fokus, akhirnya berlanjut di carry over ke pejabat berikutnya.
Kami membuat surat edaran untuk isu ini menjadi salah satu isu penting untuk di naikkan di dalam program kerja dan anggaran di daerah-daerah,” pungkansya. (rhp)
