Mendagri Minta Kepala Daerah Mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial APBD
![Jaring Pengaman Sosial APBD](/wp-content/uploads/2022/08/Jaring-Pengaman-Sosial-APBD-.jpg)
Waktu.news | Menteri Dalam Negeri menilai kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari agregat kerja sama Antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri meminta seluruh provinsi dan Kabupaten kota untuk bergerak melakukan penanganan melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID.
Menteri Dalam Negeri tito Karnavian menekankan kepada kepala daerah untuk menempatkan pengendalian inflasi menjadi isu prioritas, sama halnya dengan penanganan pandemi covid 19, dan berhati hati dalam mengkomunikasikannya kepada publik agar tidak menimbulkan kepanikan.
Selain itu, untuk mengendalikan inflasi di daerah, para kepala daerah diminta untuk mengaktifkan tim pengendali inflasi daerah TPID dan diharuskan untuk selalu mengadakan rapat dengan Bank Indonesia perbankan, Kepala Dinas dan Forkopimda
lebih lanjut Mendagri meminta satgas pangan yang ada di daerah agar kembali aktif untuk memonitor ketersediaan kelancaran distribusi serta harga-harga komoditas pangan dan membuat laporan harian kepada gubernur.
Kemenkeu Ajak Gotong Royong Hadapi Kenaikan Inflasi
Rekan-rekan gubernur, BI dan BPS Perwakilan diumumkan juga inflasi tingkat Kabupaten kota masing masing di provinsi, sehingga kita tahu kepala daerah mana yang perform, artinya sangat baik kinerjanya untuk mengendalikan inflasi dan mana yang tidak, disampaikan juga kepada media kepada public,” kata Tito.
Dengan demikian, keterbukaan harapan kita dengan mekanisme seperti ini, inflasi di Indonesia bisa terkendali, kalau inflasi kita terkendali, rakyat kita akan tenang, kita juga bisa bekerja dengan baik.
Kemudian untuk mengendalikan inflasi, setiap daerah perlu melakukan gerakan tanam pangan cepat panen seperti cabai, bawang dan lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga
Pasar Rakyat Sangkub Berbandrol 2.2 Miliar Dari DID Diresmikan
Kepala daerah juga diminta untuk mengintensifkan jaring pengaman sosial dari APBD yaitu anggaran belanja tidak terduga anggaran bantuan sosial anggaran desa dan relokasi dana alokasi umum. (rhp)