Waktu.news | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, dugaan korupsi yang dilakukan oleh gubernur papua lukas enembe bukanlah rekayasa politik. Hal ini berdasarkan laporan pusat analisis transaksi keuangan.
Menko Polhukam menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, esok akan ada demo besar di Papua terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama lukas enembe.
Dugaan korupsi yang dijatuhkan pada lukas bukan hanya gratifikasi satu miliar, namun ada beberapa laporan lainnya seperti laporan adanya simpanan uang sejumlah ratusan miliar
Menkopolhukam. Mahfud MD menyebutkan kasus gratifikasi yang dilakukan gubernur papua lukas enembe bukan baru terjadi pada saat ini atau dapat dikatakan kasus tersebut bukan rekayasa politik, melainkan kasus tersebut merupakan temuan dan fakta hukum.
Oleh karena itu Menkopolhukam KPK dan berbagai pihak terkait menjamin apabila tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran tersebut, maka lukas enembe akan segera dipulangkan. Namun apabila terbukti bersalah, maka terus ditindaklanjuti, hal tersebut demi komitmen pemerintah untuk membangun Papua yang bersih dan damai.
Kasus Lukas Enembe ini bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik, sejak 19 mei tahun 2020 saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar,” kata Menko Mahfud.
Saya sudah umumkan dan wartawan sudah menulis, oleh sebab itu saya mencatat setiap tokoh papua datang ke sini, apakah tokoh muda, tokoh agama, tokoh adat, itu selalu tanya, kenapa didiamkan, kapan pemerintah bertindak atas korupsi, padahal sudah mengeluarkan daftar 10 korupsi besar.
Lanjut Menko, kepada saudara lucas kalau dipanggil datang saja, jika tidak cukup bukti kami semua yang ada di sini menjamin dilepas. tetapi kalau cukup bukti, ya harus bertanggung jawab, karena kita sudah bersepakat membangun papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya. (Rhp)
Raja Ampat, Firdaus Underwaternya Indonesia
