Menteri Perhubungan Dorong Pemda Alokasikan APBD untuk Transportasi Umum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem transportasi umum. Dalam pernyataannya pada hari Senin, 15 Juli 2024, beliau mendesak agar anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan khusus untuk pengadaan angkutan pengumpan atau ‘feeder’, yang berperan mengumpulkan dan mendistribusikan penumpang ke angkutan trayek utama.
Sebagai contoh implementasi yang berhasil, Menhub menyoroti inisiatif Pemerintah Daerah Depok yang telah meluncurkan Biskita Trans Depok di Jawa Barat. Bus ini dirancang sebagai feeder untuk mendukung pengguna LRT Jabodebek, dengan layanan gratis selama enam bulan pertama operasi. “Harapan kami adalah dengan beroperasinya bus ini, dapat mengurangi kemacetan dan menekan penggunaan sepeda motor oleh masyarakat,” ungkap Budi.
Lebih lanjut, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pengadaan Biskita Trans Depok dijalankan melalui skema Buy The Service (BTS), sebuah kerjasama antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Kemenhub dengan Pemerintah Daerah Depok, dengan total 14 unit bus yang disediakan.
Mengakhiri pernyataannya, Menteri Perhubungan mengingatkan bahwa peningkatan kualitas transportasi umum adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah pusat. “Ini adalah kegiatan bersama. Peningkatan transportasi publik adalah kewajiban kita semua,” tegasnya, menyerukan kepada semua pihak untuk berkontribusi dalam usaha ini.
