Pemerintah Desa (Pemdes) Loyow, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar rembuk stunting pada Kamis (22/8/2025) siang. Kegiatan ini menghadirkan perangkat desa, kader Posyandu, LPM, KPM, Sub PPKBD, bidan desa, hingga masyarakat setempat.
Tak hanya membahas stunting, kegiatan yang berlangsung di kantor desa Loyow itu juga dirangkaikan dengan musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026.
Camat Nuangan, Mursit Mamonto, membuka acara secara resmi. Ia menegaskan bahwa rembuk stunting bukan hanya soal gizi, melainkan juga upaya mengidentifikasi masalah dan merumuskan rekomendasi kegiatan untuk masa depan kesehatan anak.
“Stunting ini bukan berarti hanya membicarakan soal gizi anak. Namun, kesehatan warga atau penduduk kita mulai dari bayi,” ujarnya.
Mursit juga berharap, melalui rembuk ini, angka stunting bisa ditekan sejak bayi dalam kandungan hingga tumbuh menjadi balita sehat.
“Dalam rangka menekan angka stunting, mudah-mudahan melalui rembuk ini kita bisa perkecil lagi angka stunting. Insya Allah, bayi-bayi dalam kandungan sampai mereka balita selalu sehat,” tambahnya.
Selain itu, Mursit juga mengingatkan agar pembahasan RKPDes 2026 benar-benar memperhatikan kebutuhan dalam rangka menekan stunting.
“Terkait pembahasan RKPDes, jangan sampai perencanaan di tahun 2026, ada kebutuhan bidan desa atau bunda paud tidak terakomodir,” ungkapnya.
RKPDes 2026 Fokus Beasiswa, RTLH, dan Santunan Duka
Di tempat sama, Tenaga Ahli Bupati Boltim, Oskar Manoppo, Hamka Pontoh menegaskan bahwa kegiatan rembuk stunting dan musyawarah RKPDes mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Terkait kegiatan hari ini Rembuk Stunting dan RKPDes Loyow, ini titipan langsung dari Pak Bupati, TA yang ada wajib mendampingi segala jenis kegiatan yang ada di desa-desa. Dan untuk Kecamatan Nuangan, Alhamdulillah Ibu Maryam Batalipu dan saya,” kata Hamka.
Hamka menjelaskan, pendampingan tenaga ahli bupati bertujuan mengoptimalkan kegiatan desa agar selaras dengan prioritas pemerintah daerah.
“Ada juga pendamping desa, tapi lebih mengoptimalkan kegiatan, bupati dan wakil bupati sampai wajib ada pendampingan dari TA,” jelasnya.
Lebih jauh, Hamka menerangkan, RKPDes menjadi dokumen penting yang harus ada pengawalan dengan baik karena berkaitan dengan skala prioritas pemerintah daerah.
“Apalagi hari ini kegiatan RKPDes. RKPDes adalah gambaran rencana kegiatan desa di 2026 nanti. Nah kenapa harus kami kawal ini, karena ada skala prioritas bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Hamka pun menyebutkan ada tiga prioritas utama yang wajib masuk dalam perencanaan desa pada tahun 2026. Masing-masing adalah beasiswa untuk mahasiswa, bantuan RTLH dan bantuan santunan duka bagi keluarga yang berduka.
“Itu ada tiga. Yang pertama beasiswa, kedua RTLH dan ketiga santunan duka. Itu pak Sangadi, BPD, itu wajib ada di 2026,” tegas Hamka.
Hadir dalam kegiatan ini, Penjabat Sangadi Loyow Hapit Kadengkang bersama tiga anggota BPD. Turut hadir pula Tenaga Ahli Bupati Boltim bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Maryam Batalipu serta perwakilan dari Dinas PMD. (aah)
- Pemdes Nuangan Boltim Gelar Rembuk Stunting dan RKPDes 2025, Pembangunan Rumah Sehat Jadi Prioritas
- Pemdes Nuangan Gelar Musdes Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2024
- Pemdes Bai Satukan Kekuatan Tekan Stunting
