Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memperkuat pengawasan distribusi LPG tabung 3 kilogram agar tepat sasaran dan bebas penyimpangan. Langkah ini ditegaskan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., mewakili Bupati Boltara, di Mal Pelayanan Publik Kantor DPMPTSP, Selasa (13/1/2026).
Rakor yang digagas DPMPTSP Boltara ini menjadi forum strategis untuk menjamin kelancaran penyaluran LPG subsidi bagi rumah tangga dan usaha mikro di seluruh wilayah kabupaten.
Pendataan NIK hingga Kepatuhan Harga Jadi Fokus Pembahasan
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah poin krusial. Di antaranya pendataan berbasis NIK, penetapan cakupan wilayah distribusi, larangan penjualan ke pengecer, standar fasilitas pangkalan, serta kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemkab menilai, pengaturan ini penting untuk mencegah kebocoran distribusi sekaligus memastikan LPG 3 kg benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pemda Soroti Kelangkaan dan Praktik Penyimpangan
Bupati Boltara dalam sambutan yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg kerap tidak merata dan memicu kelangkaan. Kondisi tersebut diperburuk oleh praktik penimbunan dan penyalahgunaan oleh oknum tertentu, sehingga harga di pasaran melonjak jauh di atas HET.
Sebagai langkah tegas, OPD terkait bersama PT Ecogas Inti Alam akan melakukan pengawasan langsung ke pangkalan LPG 3 kg. Pemeriksaan ini menyasar kepatuhan distribusi, harga jual, hingga kelengkapan fasilitas pangkalan.
Sanksi Tegas bagi Pelanggar
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran, Pemkab Boltara tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Langkah ini diambil demi mewujudkan distribusi LPG 3 kg yang tertib, adil, dan tepat sasaran, sekaligus melindungi masyarakat dari permainan harga.
Butuh Komitmen Bersama
Pemkab Boltara juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen semua pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah, aparat pengawas, penyalur, hingga pelaku usaha. Keberhasilan pengendalian distribusi LPG subsidi bergantung pada kerja profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Rakor ini turut dihadiri Direktur PT Ecogas Inti Alam, pimpinan OPD terkait, Ketua PWI Boltara, serta para pengelola pangkalan LPG 3 kg se-Kabupaten Boltara.
- ASN Buol Dilarang Pakai LPG 3 Kg, Bupati Keluarkan Edaran Tegas
- Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Monitoring Penerapan KTP untuk Pembelian LPG 3 Kg di Manado
- Wilson Eddi Wijaya: Stok Gas 3 Kg di Sulut dan Gorontalo Aman Sampai Idul Adha
- Pemerintah Perketat Penyaluran LPG Bersubsidi Tahun 2023
