Pemblokiran Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 oleh Kementerian Keuangan tidak hanya menghentikan arus anggaran terhadap 36 desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), tetapi juga menyeret sebagian desa ke jurang defisit. Salah satu yang paling terdampak adalah Desa Loyow, Kecamatan Nuangan, dengan kekurangan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp 200 juta.
Fakta tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Boltim, Rahman Hulalata, belum lama ini. Menurutnya, di antara puluhan desa yang tidak dapat mencairkan DD tahap II, paling terdampak adalah desa Loyow di Kecamatan Nuangan.
“Tapi informasi yang terjadi, Loyow itu, apa namanya, devisit justru,” kata Rahman.
Rahman mengungkapkan, kondisi defisit di Desa Loyow terjadi setelah dana non-earmark, yang selama ini menjadi penopang berbagai program desa, ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Penarikan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran atau LPJ DD Tahap I, sebagaimana diatur dalam PMK 81 tahun 2025 tentang perubahan atas PMK 108 tahun 2024.
Padahal, Menurut Rahman, dana non-earmark itu sebelumnya telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari gaji kader, pembayaran kegiatan fisik, hingga program sosial yang sebagian di antaranya sudah berjalan.
“Dana non earmark ini, itu termasuk program baik pemerintah desa maupun Pemkab, termasuk didalamnya itu RTLH ya, beasiswa, santunan duka. Kemudian fisik yang desa sudah anggaran, dan gaji para kader posyandu, imam, pegawai syar’i. Itu putus, hilang, ditarik semua ke pusat,” sebut Rahman.
Meski begitu, Rahman mengatakan, untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas, pemerintah desa bisa mengalihkan sebagian dana earmark, sebagai langkah darurat guna menutupi defisit alokasi non-earmark. Dana earmark tersebut mencakup anggaran penanganan stunting, BLT, hingga alokasi ketahanan pangan.
Hal itu, kata dia, sebagai mana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan PDT, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK.08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 Tentang Penjelasan Tindak Lanjut PMK 81 Tahun 2025.
“Nah, sejauh ini yang saya dengar mereka mengambil di dana ketahanan pangan untuk menyelamatkan gaji kader dan sebagian fisik belum terbayar,” ungkapnya.
Kendati demikian, Rahman mengungkapkan bahwa untuk desa seperti desa Loyow, langkah tersebut tidak cukup menutup seluruh kebutuhan. Pasalnya, meski dana ketahanan pangan “dicubit”, selisih anggaran tetap menyisakan lubang keuangan yang belum tertutup.
“Mau potong dimana? Mereka punya dana pangan cuma 120 juta sementara yang mereka akan bayar 200 juta,” ujar Rahman.
Selain soal anggaran, Rahman juga menyinggung minimnya koordinasi dari pemerintah desa dalam menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, desa seharusnya aktif berkoordinasi dengan instansi teknis, khususnya terkait anggaran dan aplikasi.
“Saya juga belum tanya apa kendala di sana (Loyow). Sangadi tidak pernah datang kemari,” kata Rahman.
Rahman menilai, masalah yang menimpa puluhan desa di Boltim tidak lepas dengan pola lama pengelolaan administrasi yang masih dipertahankan, terutama kebiasaan menunda penyelesaian laporan pertanggungjawaban.
“Ini sesuatu masalah yang baru. Sesuatu yang baru karena mereka berpikir bahwa SPJ-nya biar nanti dirampungkan tanggal 30 Desember. Kan setiap tahun begitu ceritanya, yang penting buat saja,” ujarnya.
Rahman juga menegaskan, terbitnya PMK 81 Tahun 2025 secara mendadak semestinya bukan menjadi alasan, karena sebagian besar desa lain di Boltim tetap bisa mencairkan DD tahap II berkat kepatuhan pada jadwal pelaporan.
“Itu menandakan bahwa bukan sistem yang salah. Berarti keterlambatan ada pada anda (desa). Buktinya, ada sebagian besar yang lolos to Mereka kan beralasan aplikasi sedang dalam perbaikan, tapi desa sebelah kan mereka taat jadwal, lolos,” katanya. (aah)
- Gegara LPJ Terlambat, 36 Desa di Boltim Gagal Cairkan Dana Desa Tahap II 2025
- Kembali ke Lautan Merah: Indonesia Alami Defisit Neraca Transaksi Pertama dalam 2 Tahun
- Indonesia Berpotensi Memangkas Target Penjualan Obligasi Tahun depan dengan ‘Dana Sisa’
