Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan FGD serta sosialisasi Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 10.00 WITA, bertempat di Aston Hotel Gorontalo. Agenda ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan pada sektor layanan dasar, terutama puskesmas dan RSUD.
Sektor kesehatan diposisikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan unit layanan tidak cukup hanya melalui perbaikan medis dan infrastruktur. Pemerintah menekankan satu hal yang sering luput: manajemen keuangan yang baik, akuntabel, dan adaptif agar layanan bergerak cepat tanpa mengorbankan kepatuhan.
Dalam konteks tersebut, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada puskesmas dan RSUD dinilai memberi ruang fleksibilitas yang dibutuhkan. Skema BLUD memungkinkan unit layanan merespons kebutuhan riil-mulai dari operasional hingga ketersediaan layanan-dengan lebih cepat, selama tetap merujuk pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang ditetapkan.
Namun pemerintah menegaskan, fleksibilitas belanja BLUD bukan “cek kosong”. Fleksibilitas harus dipahami sebagai instrumen percepatan layanan yang dijalankan tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan belanja wajib berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menjamin ketersediaan obat dan BMHP, menjaga pemeliharaan sarana prasarana, serta memastikan operasional pelayanan kepada masyarakat tetap lancar.
Agar fleksibilitas berjalan sehat, pemerintah menempatkan disiplin perencanaan sebagai kunci. RBA BLUD harus disusun realistis, berbasis kebutuhan layanan, selaras dengan target kinerja, dan sejalan dengan kemampuan keuangan. Penyesuaian belanja hanya boleh dilakukan dalam koridor regulasi, sambil menjaga kesinambungan layanan dan keseimbangan keuangan BLUD.
Penguatan BLUD juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas SDM dan fungsi pengawasan. Karena itu, pemerintah menugaskan BPKPD, Dinas Kesehatan, dan APIP untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan agar fleksibilitas yang diberikan benar-benar memperkuat layanan, bukan membuka risiko tata kelola.
Selain itu, digitalisasi dan elektronifikasi transaksi ditegaskan sebagai keharusan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD harus dilakukan secara non-tunai dan tercatat dalam sistem keuangan yang terintegrasi. Elektronifikasi tidak hanya memangkas inefisiensi, tetapi juga menjadi alat kontrol, pengawasan, serta transparansi pengelolaan keuangan.
Pemerintah meminta seluruh puskesmas dan RSUD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mulai menerapkan transaksi non-tunai untuk seluruh penerimaan jasa layanan, sekaligus menyusun pelaporan keuangan yang tertib, tepat waktu, dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.
Melalui rakor ini, pemerintah menargetkan lahirnya kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah secara profesional, khususnya pada unit layanan kesehatan. Sinergi antarperangkat daerah pun didorong agar pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat terwujud.
Di akhir, pemerintah menegaskan tujuan utama seluruh kebijakan ini: meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel namun akuntabel, ditopang digitalisasi dan transaksi non-tunai, puskesmas dan RSUD diharapkan semakin profesional, transparan, dan dipercaya publik.
- Pj Bupati Sirajudin Lasena Bergerak Cepat: BUMD dan BLUD Dalam Rencana untuk Meningkatkan Kesejahteraan
- Evaluasi RSUD Bolmut oleh Pj Bupati: Perhatian untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- KPU Buol Siapkan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 2024
