Rencana Trump untuk Gaza Ditegur Negara-negara Arab, Pertemuan di Riyadh Jadi Sorotan

Advertisement

Pada hari Jumat, para pemimpin Arab dijadwalkan untuk berkumpul di Arab Saudi guna membahas rencana kontroversial Presiden Donald Trump yang bertujuan mengontrol Gaza dan memindahkan penduduknya ke negara tetangga. Rencana ini telah memicu ketegangan internasional dan mendapatkan penolakan luas dari negara-negara Arab.

Rencana Trump: Kontroversi Global dan Penolakan Arab

Trump mengusulkan bahwa Amerika Serikat akan “mengambil alih Jalur Gaza” dan memindahkan 2,4 juta penduduk Gaza ke Mesir dan Yordania. Rencana ini memicu reaksi keras dari berbagai negara, terutama negara-negara Arab, yang bersatu menentang kebijakan tersebut. Namun, meski ada persatuan dalam menentang rencana ini, masih ada ketidaksepakatan terkait siapa yang akan memerintah Gaza pasca-perang dan bagaimana cara membiayai rekonstruksi wilayah tersebut.

Pertemuan Pemimpin Arab di Riyadh: Fokus pada Rekonstruksi Gaza

Pertemuan yang akan berlangsung di Riyadh, ibu kota Saudi, diperkirakan akan membahas rencana rekonstruksi Gaza sebagai tanggapan terhadap rencana Trump. Sumber diplomatik yang dekat dengan pemerintah Saudi mengatakan bahwa para pemimpin Arab akan mencari solusi yang berbeda dan lebih konstruktif untuk Gaza, dengan mempertimbangkan masa depan wilayah tersebut pasca-konflik.

Pentingnya Persatuan Arab dalam Menanggapi Krisis Gaza

Umer Karim, seorang ahli kebijakan luar negeri Saudi, menyebut pertemuan ini sebagai salah satu yang paling penting dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya untuk masalah Palestina tetapi juga untuk dunia Arab secara keseluruhan. “Keberhasilan pertemuan ini akan bergantung pada tingkat persatuan Arab yang lebih kuat dari sebelumnya,” katanya.

Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Tantangan Keuangan dan Politik

Mesir telah merumuskan rencana untuk membantu Gaza, yang mencakup tiga fase rekonstruksi selama tiga hingga lima tahun. Fase pertama akan fokus pada pemulihan awal dan penghapusan puing-puing, dengan bantuan mesin berat yang akan masuk ke Gaza untuk membersihkan area yang hancur. Fase berikutnya melibatkan konferensi internasional untuk membahas rinciannya, termasuk pembangunan infrastruktur penting seperti listrik dan air. Fase akhir akan mencakup pembangunan perumahan dan fasilitas pendidikan serta kesehatan.

Namun, salah satu tantangan terbesar dalam rencana ini adalah masalah pendanaan. Negara-negara Teluk, seperti Kuwait, kemungkinan akan memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi negara-negara lain akan menetapkan syarat ketat sebelum dana dapat dialirkan ke Gaza.

Solusi Politik: Masa Depan Gaza dan Peran Hamas

Di tengah rencana rekonstruksi yang ambisius, masih ada perbedaan pandangan mengenai siapa yang harus memimpin Gaza setelah perang. Mesir mengusulkan pembentukan pemerintahan Palestina yang netral dan tidak berafiliasi dengan faksi apapun, sementara Saudi lebih memilih agar Gaza dikelola oleh Otoritas Palestina.

Hamas, yang telah menguasai Gaza sejak 2007, kemungkinan akan mundur dari panggung politik, meskipun ada pandangan yang berbeda di kalangan negara-negara Arab mengenai peran Hamas dalam masa depan Gaza. Qatar, sebagai mediator utama dalam konflik ini, menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai masa depan Gaza harus diambil oleh rakyat Palestina.

Peluang dan Tantangan untuk Gaza

Rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan oleh Mesir berusaha mengatasi kerusakan parah akibat konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, untuk mencapai kesuksesan, pertemuan para pemimpin Arab di Riyadh perlu menghasilkan konsensus yang kuat dan keberanian untuk menghadapi tantangan besar dalam hal keuangan dan politik. Semua pihak berharap ada perubahan signifikan di Gaza agar rencana rekonstruksi ini bisa berjalan dengan sukses dan membawa perdamaian yang lebih stabil di kawasan tersebut.

• Menteri Prabowo Subianto, Sang Pelindung: Kapal Rumah Sakit Indonesia Menuju Gaza
• Perang Israel-Hamas: Keharuan Setelah Serangan Mematikan di Rumah Sakit Gaza