WAKTU.news – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sepertinya acuh dengan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital.
Diberitakan sebelumnya, progres pencapaian IKD kabupaten Boltim belum menyetuh angka 2% dari target nasional yang hanya sebesar 25% dari total wajib KTP.
Alasan Dukcapil bahwa proses pembuatan atau pemindahan KTP elektronik ke KTP digital memerlukan sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses melalui smart phone android, sedangkan sebagian besar penduduk Boltim tidak memiliki perangkat pintar tersebut.
Padahal, jika handphone android yang menjadi kendala dalam proses pengalihan kartu tanda penduduk fisik ke versi digital, maka alasan itu nampaknya sungguh tidak masuk akal.
Pasalnya, pemkab Boltim sendiri memiliki ribuan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan PPPK. Jumlah itu sangat besar untuk menaikan capaian pembuatan IKD. Belum lagi jika ditambah dengan perangkat desa.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Boltim Subari Manangin melalui Kepala Bidang Capil, Abdilla Maulidin, mengatakan bahwa pihaknya tidak diam.
Menurutnya, sejak mulai dicanangkannya IKD secara nasional, Dukcapil langsung melakukan sosialisasi edukasi dan duplikasi.
Namun, kata dia, Dukcapil tidak bisa mengambil alih sendiri proses pemindahan data indentitas kependudukan setiap warga, selain warga itu sendiri. Sebab, identitas adalah sesuatu yang personal.
“Kami tetap sosialisasi dan edukasi, dan itu jalan. Tapi kan namanya identitas itu personal. Kalau dia tidak ada handphone kami tidak bisa paksakan,” jelas Abdilla Maulidin, Rabu (16/8/2023).
Lanjutnya, terkait dengan penerapan IKD ditingkatan ASN tetap akan mereka terapkan. Namun, baru-baru ini Dukcapil terkendala dengan perangkat dan jaringan internet.
“Ditingkatan ASN sudah jalan. Yang diangka 1 persen itu sebagian besar adalah ASN. Tapi ada kendala, waktu kami turun ke SKPD-SKPD ada kendala, VPN tidak bisa,” ungkapnya.
Meski begitu, Dukcapil Boltim, kata Abdillah, akan mengupayakan mengenjot penerapan IKD ditingkatan ASN sampai perangkat desa.
“Insyaallah di Desember ya minimal kita naik di 5 atau 10 persen, Tidak muluk-muluk karena untuk naik di 25 persen agak sulit,” pungkasnya. (wn)
- Langkah Pemkab Boltim Menuju Era Modern: Capaian KTP Digital Baru 1,64% dari Target Nasional
- Aturan Baru Pencatatan Nama Pada KTP
- Dukung Pemilu 2024 dan Hadapi Era Single Identity Number, Dukcapil “Jemput Bola” Pencatatan NIK
