Minal Aidin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir & Bathin

bLOG Waktu
BoltimDaerah

Selesai Pemilu dan Pilkada 2024, Bawaslu Boltim Kerja Apa? Makan Gaji Buta? Ini Jawaban Mutahir Mamonto

Pemilu 2024 sudah selesai. Begitu juga dengan Pilkada. Suasana pun sudah tenang. Namun, ada satu pertanyaan yang muncul, apa yang sedang dikerjakan Bawaslu Bolaang Mongondow Timur (Boltim) saat ini?

Apakah para pengawas pemilu itu hanya santai, menghabiskan waktu seperti pergi memancing, atau berlibur sambil menunggu gaji setiap bulannya? Atau mereka tetap aktif, walaupun agenda pesta demokrasi sudah selesai?

Advertisement

Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto, memastikan bahwa lembaganya tetap bekerja dan tidak berpangku tangan. Saat ini, mereka masih merampungkan berbagai laporan administratif sekaligus mengevaluasi seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada yang telah mereka lewati.

“Sementara tetap masih proses tahapan perampungan data laporan, apa namanya, kelengkapan SPJ. Kemudian ada evaluasi-evaluasi di internal lingkungan Bawaslu mengenai tahapan pemilu kemarin dan tahapan pilkada, gitu,” ungkap Mutahir saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.

Mutahir menjelaskan bahwa meskipun tahapan resmi telah selesai, Bawaslu tetap melakukan pengawasan terhadap aktivitas KPU, terutama terkait informasi pemutakhiran data pemilih. Bagi Bawaslu, setiap langkah KPU tetap harus diawasi.

Advertisement

“Baru, kemudian a kalau turun regulasi dari KPU, kerena informasi kan ada pemutakhiran data di KPU, jadi kami juga harus mengawasi proses itu. Ya tetap kalau KPU buat kegiatan, kami harus awasi, begitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mutahi menambahkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, Bawaslu Boltim memilih memperkuat kapasitas internal secara daring. Mereka rutin mengikuti pelatihan melalui platform Learning Management System (LMS) yang disediakan oleh Bawaslu RI.

“Baru-baru, yang kemarin kan ada Learning Management System (LMS), dari Learning Management System itu, a yang dibentuk oleh Bawaslu RI, fungsinya untuk pembelajaran tiap bawaslu kabupaten dan kota terkait mekanisme aturan yang ada di bawaslu,” tambahnya.

Mutahir juga membantah anggapan miring bahwa lembaganya hanya “makan gaji buta” pasca-Pemilu. Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini lebih disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Fasilitas seperti kendaraan dinas dan tunjangan transportasi termasuk kegiatan ke luar daerah pun telah dipangkas.

Advertisement

“Bukan soal makan gaji buta, karena efisiensi anggaran membuat kami hanya menerima gaji memang. Efisiensi anggaran, kendaraan sudah ditarik to, a transportasi bulanan sudah tidak ada,” tutur Mutahir.

Mutahir juga menjelaskan bahwa jadwal tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 tidak seperti periode-periode sebelumnya yang memiliki jeda waktu cukup panjang antar tahapan. Menurutnya, tahapan kedua pemilihan tersebut baru-baru ini sangat berdekatan, sehingga aktivitas padat pun menjadi lebih singkat.

“Kalau RI (pusat) melaksanakan ini tahapan dalam satu tahun tidak berdekatan, a baru-baru ini kan dekat. Kalau periode-periode sebelumnya masih ada jedah satu tahun, tapi kalau ini dia mepet,” ujarnya.

Meski begitu, Mutahir mengaku untuk saat ini, fokus Bawaslu lebih diarahkan ke penguatan kapasitas dan pemahaman aturan melalui LMS. Platform tersebut menjadi sarana utama pembelajaran internal terkait mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa.

“Tadi saya bilang Learning Management System, LMS, apa yang dipelajari di situ, pemahaman kami, pemahaman terkait mekanisme atau aturan yang ada di bawaslu,” kata Mutahir.

Mutahir menegaskan, kantor Bawaslu tetap beroperasi seperti biasa. Para staf, termasuk PNS dan PPPK, tetap menjalankan tugas walau intensitas kegiatan di lapangan menurun.

Advertisement

“Jadi bukan tidak ada kerja, kami, kan sistimnya didalam sini kan ada juga pegawai, pegawai, ada staf yang hari ini pun sudah menjadi ASN, sudah P3K mereka,” tegasnya.

Mutahir juga menyampaikan bahwa sistem kerja kini lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran. Bawaslu menerapkan sistem kerja bergiliran, namun tetap dalam kerangka kerja penuh waktu.

“Sekarang karena kegiatan sudah kurang, sistimya di bagi WFA dengan bekerja sesuai fleksibellah, sudah di bagi jadwal, karena efisiensi anggaran,” pungkas Mutahir. (aah)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button