Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mempertegas komitmennya dalam menjamin kepastian hukum tanah melalui sinergi strategis bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati (Wabup) Argo Vinsensius Sumaiku dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa. Pertemuan pada Rabu (25/2) itu menjadi momentum penting memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang pertanahan.

Fondasi Pembangunan Dimulai dari Kepastian Lahan

Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif, sejumlah isu strategis menjadi fokus utama. Mulai dari percepatan layanan administrasi pertanahan, kepastian hak atas tanah masyarakat, hingga dukungan terhadap proyek pembangunan yang membutuhkan kejelasan status lahan.

Bagi Pemkab Boltim, kepastian hukum tanah bukan sekadar administrasi sertifikat. Kepastian hukum tanah menjadi fondasi stabilitas investasi, perlindungan aset masyarakat, serta percepatan pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur.

“Kami menyadari bahwa persoalan pertanahan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi yang intensif dengan BPN menjadi sangat penting agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tepat, sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Bupati Oskar Manoppo.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan daerah, yakni pembangunan harus berdiri di atas kepastian hukum tanah yang kuat dan terukur.

Kolaborasi untuk Akselerasi Pembangunan

Sementara itu, Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku menambahkan, dukungan BPN memiliki peran krusial dalam mempercepat realisasi program strategis daerah. Pengembangan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, hingga penataan ruang memerlukan koordinasi pertanahan yang solid.

“Pemerintah daerah siap memperkuat komunikasi dan kolaborasi agar pelayanan pertanahan semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” ujarnya.

Sinergi Pemkab Boltim dan BPN Sulut ini menjadi bagian dari strategi besar membangun tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun investor.

Membangun Kepercayaan Publik

Hubungan kelembagaan yang semakin erat antara Pemkab Boltim dan BPN Sulut diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai dinamika pertanahan di daerah. Kepastian hukum tanah tidak hanya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi.

Dengan terus memperkuat kolaborasi, Boltim menegaskan posisinya sebagai daerah yang serius membangun sistem administrasi pertanahan modern dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Iksan Pangalima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Harris Sumanta. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yanto Modeong. (Adve)

• Cegah Potensi Sengketa Tanah di Boltim, BPN Gelar Sosialisasi
• BPN Bolsel Pastikan Realisasi Program Pertanahan 100% Rampung di Tahun 2024
• Kantor ATR BPN Bolmut Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM