Kabar menggembirakan datang untuk aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak ada pemotongan gaji ASN Sulut pada 2026, termasuk tunjangan. Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) memastikan kebijakan efisiensi daerah tidak menyentuh hak dasar aparatur. Sekprov Sulut Tahlis Gallang menegaskan, penyesuaian anggaran dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan pegawai, justru demi menjaga pelayanan publik tetap optimal.
Dasar Keputusan: Fiskal Daerah Mampu Biayai Belanja Pegawai
Sekprov Tahlis mengungkapkan hasil kalkulasi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah mencukupi untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Di Pemprov Sulut, jumlah ASN melampaui 16.000 orang, dan seluruhnya tetap terbiayai.
“Kebijakan efisiensi yang ditempuh Pemda tidak akan menyentuh hak-hak dasar ASN,” ujar Tahlis Gallang, Jumat, 24 Oktober 2025.
“Pak Gubernur YSK menempatkan kesejahteraan ASN sebagai prioritas utama,” tambahnya.
Mengapa Gaji & Tunjangan Tetap Aman?
Fokus pada Kinerja, Bukan Pemotongan
- Orientasi pelayanan: ASN adalah ujung tombak layanan publik; motivasi tak boleh turun.
- Stabilitas organisasi: pendapatan yang aman menjaga moril dan produktivitas.
- Keberlanjutan program: efisiensi diarahkan ke optimalisasi belanja selain hak dasar.
Tabel Rangkuman Kebijakan 2026
| Aspek | Dampak pada ASN | Keterangan |
|---|---|---|
| Gaji bulanan | Tetap 100% | Tidak ada pemotongan |
| Tunjangan | Tetap dibayarkan | Tidak ada pengurangan |
| Efisiensi anggaran | Tidak menyentuh hak | Dialihkan ke pos non-hak dasar |
| Pelayanan publik | Dioptimalkan | Menjaga kualitas layanan |
| Pengembangan karier | Berbasis poin | Konsep Game Karier |
Inovasi “Game Karier”: Karier Naik Berbasis Poin Kinerja
Cara Kerja Singkat
- Setiap capaian kerja = poin.
- Akumulasi poin → dasar promosi jabatan.
- Poin juga jadi rujukan peningkatan kesejahteraan.
“Poin kinerja akan menjadi dasar promosi jabatan dan peningkatan kesejahteraan ASN,” jelas Tahlis Gallang.
Dampak bagi Pelayanan Publik
Manfaat Langsung
- Motivasi aparatur terjaga → antrean layanan lebih tertib.
- Kepastian penghasilan → fokus kerja meningkat.
- Promosi berbasis kinerja → budaya kerja kompetitif-sehat.
Manfaat Jangka Menengah
- Kualitas layanan naik seiring peningkatan profesionalisme.
- Efisiensi anggaran tanpa mengorbankan hak dasar pegawai.
Intinya: gaji dan tunjangan ASN Sulut tetap aman di 2026. Pemerintah daerah memilih efisiensi cerdas sembari mendorong kinerja lewat Game Karier.
