Cuitan wasit asal Bolaang Mongondow Utara bernama Sain Mahmud menghebohkan publik sepak bola daerah menjelang Bupati Cup Boltara 2026 yang akan berlangsung di Kecamatan Pinogaluman. Sain mengunggah postingan di Facebook pada Kamis (9/4/2026) yang mempertanyakan sistem penugasan perangkat pertandingan sekaligus menyinggung dugaan upeti Bupati Cup Boltara. Postingan tersebut mendapat puluhan komentar dari pengguna media sosial sebelum akhirnya menghilang dari laman Facebook pada Jumat (10/4/2026). Dengan demikian, kasus wasit Boltara ungkap upeti ini memantik perhatian luas dari komunitas sepak bola Sulawesi Utara.
Sain secara terbuka mempertanyakan mengapa dirinya tidak mendapat rekomendasi atau penugasan memimpin pertandingan dalam gelaran Bupati Cup 2026 Boltara. Selain itu, beliau berharap tidak ada oknum yang mencari keuntungan dengan mengatasnamakan Asprov PSSI Sulut dalam turnamen tersebut. Sementara itu, pertanyaan tajam “Apakah karena saya tidak lagi setuju?” yang Sain tulis memantik spekulasi luas tentang praktik tidak sehat di balik penentuan perangkat pertandingan. Oleh karena itu, cuitan Sain menjadi bahan perbincangan hangat yang mengangkat isu transparansi dalam penugasan wasit Bupati Cup Bolmut.
PSSI Sulut Akui Blokir Sain karena Tolak Keabsahan Plt Kepengurusan, Bukan Masalah Pribadi
Plt Direktur Bidang Organisasi PSSI Sulawesi Utara Toni Ponongoa mengonfirmasi bahwa nama Sain memang tidak masuk dalam daftar penugasan perangkat Bupati Cup 2026. Beliau menegaskan keputusan ini murni soal organisasi dan bukan persoalan pribadi antara dirinya dengan Sain. Selanjutnya, Ponongoa mengungkap alasan konkret mengapa wasit Boltara Sain Mahmud tidak mendapat surat penugasan dalam turnamen bergengsi ini. Bahkan, alasan tersebut berkaitan langsung dengan sikap Sain yang secara lisan menolak keabsahan kepengurusan Plt PSSI Sulut.
Ponongoa mengungkap bahwa Sain menyampaikan penolakan tersebut kepada dua orang bernama Fandi dan Ferdi Pontoh. Keduanya kemudian meneruskan informasi penolakan Sain itu langsung kepada Ponongoa sebagai pimpinan organisasi. Akibatnya, sikap Sain yang menganggap Plt PSSI Sulut tidak sah berujung pada tidak diterbitkannya surat penugasan untuknya. Oleh karena itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana perbedaan pandangan organisasi berdampak langsung pada hak wasit mendapatkan penugasan.
Ponongoa menambahkan bahwa Sain merupakan wasit berlisensi C2 yang berada langsung di bawah naungan PSSI Sulawesi Utara. Status lisensi ini menempatkan seluruh keputusan penugasan Sain sepenuhnya dalam kewenangan PSSI Sulut. Sementara itu, mekanisme ini membuat posisi Sain sangat rentan terhadap keputusan organisasi yang bersifat top-down. Selanjutnya, ketiadaan mekanisme banding yang transparan dalam kasus penugasan wasit Bupati Cup Boltara ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola wasit di Sulawesi Utara.
PSSI Boltara Lepas Tangan, Sebut Kasus Sain Mahmud Bukan Urusan Kepengurusan Daerah
Ketua PSSI Bolaang Mongondow Utara Salmin Aku langsung menyatakan bahwa kasus wasit Boltara Sain Mahmud tidak berkaitan dengan kepengurusan PSSI Boltara sama sekali. Beliau menegaskan bahwa persoalan penugasan perangkat pertandingan sepenuhnya menjadi domain PSSI Sulawesi Utara sebagai induk organisasi. Selain itu, Salmin mengungkap bahwa dalam struktur kepengurusan PSSI Boltara, Sain Mahmud tercatat aktif di departemen perwasitan. Dengan demikian, PSSI Boltara memposisikan diri di luar konflik yang kini bergulir antara Sain dan PSSI Sulut.
Pernyataan Salmin ini mempertegas batas kewenangan antara PSSI daerah dan PSSI provinsi dalam pengelolaan wasit Bupati Cup 2026. Selanjutnya, ketidakjelasan garis koordinasi antara dua lembaga ini berpotensi memperumit penyelesaian kasus Sain secara adil. Bahkan, sikap lepas tangan PSSI Boltara membuat Sain Mahmud berdiri sendirian menghadapi keputusan organisasi yang lebih besar dari dirinya. Oleh sebab itu, kasus ini mendesak PSSI di semua tingkatan untuk membangun sistem penugasan yang lebih transparan dan akuntabel.
Publik sepak bola Boltara kini menantikan respons resmi dari seluruh pihak terkait penyelenggaraan Bupati Cup Boltara 2026. Dugaan upeti yang Sain lontarkan sebelum postingannya menghilang belum mendapat klarifikasi faktual dari pihak manapun. Selain itu, penghapusan postingan Sain justru memicu spekulasi bahwa ada tekanan yang mendorongnya menarik pernyataan tersebut. Akibatnya, transparansi dan integritas penyelenggaraan Bupati Cup Bolmut 2026 kini menjadi sorotan yang tidak bisa diabaikan oleh PSSI maupun panitia turnamen.
- Selain Evaluasi, Presiden Minta PSSI Hentikan Sementara Liga 1
- Berita Terbaru: Indonesia Gagal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023
- Terjawab Sudah, Dikpora Bolmut Seriusi Kursus Wasit C2 Dan C3
