Waktu.news | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Setya Nugraha melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bolmut dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengembangan manajemen pemerintah daerah.
Penandatangan MOU tersebut berlangsung di ruang rapat bupati antara kepada daerah dengan perwakilan BPKP Provinsi Sulut yang disaksikan oleh Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M. AP, Sekertaris Daerah Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M. Si, Para Asisten Sekda, serta Pimpinan SKPD dan Para Camat.
Penyampaian Depri Pontoh dengan adanya perubahan tata kelola pengelolaan keuangan daerah pada APBD tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang ditindaklanjuti dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait pelaksanaan dan penatausahaan dalam APBD tahun anggaran 2021 Mendapat atensi dan saran dari kepala perwakilan BPKP Provinsi sulawesi utara kepada seluruh kepala daerah di sulawesi utara atas belum berfungsinya aplikasi SIPD secara memadai, dengan menyarankan agar mengoperasionalkan SIPD sekaligus menjalankan secara paralel dengan sitem informasi manajemen keuangan daerah yang sudah ada di pemerintah daerah.
Hal tersebut sejalan dengan surat edaran dirjen bina keuangan daerah kementrian dalam negeri republik indonesia yang menjelaskan bahwa bagi pemerintah daerah yang masih mengalami kendala dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 dapat melakukan proses penatausahaan di luar SIPD, yang secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.
Selain membahas masalah belum berfungsinya aplikasi SIPD juga dilakukan penandataganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPKP perwakilan provinsi sulut tentang pengembangan manajemen pemerintah daerah.
Berikut 7 Poin MOU BPKP Provinsi Sulut Dengan Pemda Bolmut;
- Pengelolaan keuagan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- Pengembagan dan penyelengaraan sistem keuangan daerah.
- Pengembangan dan penyelenggaraan sistem perencanaan pembagunan.
- Penyelenggaraan pegawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah.
- Pengembangan dan penyelegaraan SPIP.
- Pengembangan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis manajemen yang baik pada BUMD dan BLUD.
- Bantuan lainnya.
