Waktu.news, Manado – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menuntaskan penyelarasan pohon kinerja dan cascading sebagai bagian dari proses perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Arahan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), tenaga ahli, dan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan indikator kinerja dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD Boltara 2025–2029.

Aditya menegaskan bahwa proses tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD.

Menurutnya, perubahan dokumen perencanaan harus mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah, kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta regulasi yang berlaku.

BACA JUGA
Pertimbangan kapasitas daerah dalam perubahan dokumen perencanaan juga berkaitan dengan upaya Pemkab Boltara memperkuat SDM melalui kerja sama pendidikan dan penelitian bersama Universitas Gorontalo.

Karena itu, pemerintah daerah perlu meninjau kembali asumsi perencanaan, proyeksi keuangan, target, dan program pembangunan agar tetap realistis serta sesuai kemampuan fiskal.

Aditya Pontoh Tekankan Enam Arahan Perubahan RPJMD Boltara 2025–2029

Dalam sambutannya, Aditya menyampaikan enam arahan yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah selama proses perumusan dan validasi.

Pertama, perubahan RPJMD harus menyesuaikan dinamika pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

Perubahan kondisi lingkungan strategis, kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta perkembangan regulasi menjadi pertimbangan untuk meninjau kembali asumsi perencanaan.

BACA JUGA
Selain pembahasan perencanaan daerah, Aditya Pontoh juga meluncurkan UHC Prioritas Boltara pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62, disertai penyerahan bantuan kesehatan dan dokumen kerja sama BPJS Kesehatan.

Penyesuaian tersebut harus menghasilkan target dan program yang realistis, terukur, serta dapat dilaksanakan sesuai kapasitas keuangan pemerintah daerah.

Kedua, perubahan RPJMD tidak dimaksudkan untuk mengubah visi dan misi kepala daerah.

Aditya menegaskan bahwa perubahan dokumen perencanaan diarahkan untuk menyempurnakan strategi, arah kebijakan, sasaran, indikator, dan intervensi pembangunan.

Penyempurnaan tersebut bertujuan memastikan pencapaian target pembangunan dapat berjalan secara optimal.

BACA JUGA
Selain penyempurnaan perencanaan pembangunan, Aditya Pontoh juga menutup Boltara Art Fest 2026 dengan pengumuman pemenang sejumlah lomba di Batu Pinagut.

Ketiga, perubahan RPJMD harus menjadi landasan penyusunan RKPD 2028 dan perencanaan tahun berikutnya.

Menurutnya, proses penyusunan perlu berlangsung secara cermat, terukur, dan tepat waktu karena perhatian perencanaan diarahkan pada dua tahun terakhir periode RPJMD.

Dengan demikian, penyesuaian dokumen harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan agenda pembangunan tahunan.

Keempat, seluruh kepala perangkat daerah wajib menyelesaikan perumusan dan validasi pohon kinerja selama kegiatan berlangsung.

BACA JUGA
Dalam agenda pembangunan daerah lainnya, Pemkab Boltara menyatakan dukungan melalui regulasi, lahan, dan pendampingan masyarakat untuk pengembangan udang vaname.

Aditya meminta agar penyelarasan cascading kinerja tidak menyisakan pekerjaan yang belum selesai setelah forum berakhir.

Arahan ini menempatkan tanggung jawab penyelesaian pada masing-masing kepala perangkat daerah.

Kelima, Bapelitbangda diminta segera menindaklanjuti hasil kegiatan ke dalam Perubahan RPJMD dan Renstra 2025–2029.

Integrasi dokumen harus berlangsung secara konsisten, mulai dari tujuan pembangunan daerah hingga indikator dan target setiap perangkat daerah.

Dalam proses tersebut, Bapelitbangda diminta mempertimbangkan kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya, dan prioritas pembangunan.

BACA JUGA
Pembahasan kapasitas daerah ini berkaitan dengan Usulan Fasilitas Kesehatan Boltara, yang mencakup penguatan RSUD, pembangunan Labkesda, serta renovasi Puskesmas dan Pustu.

Keenam, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus aktif mengawal perubahan RPJMD hingga tahap penetapan.

Aditya menekankan pentingnya memastikan setiap penyesuaian sasaran, indikator, program, dan target pembangunan selaras dengan proyeksi keuangan daerah serta kebijakan penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran harus saling terhubung agar program pembangunan tidak terlepas dari kemampuan pendanaan.

Perencanaan Pembangunan Harus Berorientasi pada Hasil

Pada akhir sambutannya, Aditya kembali mengingatkan bahwa perubahan RPJMD tidak boleh dipandang hanya sebagai penyesuaian dokumen atau pemenuhan kewajiban administratif.

Menurutnya, proses tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam perencanaan pembangunan.

Perangkat daerah tidak cukup hanya menyusun daftar kegiatan yang ingin dilaksanakan, tetapi juga harus merumuskan hasil yang benar-benar perlu dicapai.

Perencanaan yang berkualitas, menurut Aditya, harus mampu menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Karena itu, penyelarasan pohon kinerja dan cascading perangkat daerah menjadi bagian penting dalam menghubungkan sasaran pembangunan dengan indikator dan target yang dapat diukur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Dr. Moh. Hidayat Panigoro, S.Sos., M.Si.

Hadir pula Doddy Afianto, S.P.W.K., selaku ahli penyusun Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta narasumber Marlupi Julianingrum, S.T., QRMP.

Selain itu, kegiatan diikuti Kepala Bapelitbangda Boltara, para kepala OPD, dan peserta lainnya.

Melalui forum ini, Pemkab Boltara mendorong penyelesaian dokumen kinerja yang selaras dengan perubahan RPJMD, sehingga arah kebijakan, program, indikator, dan penganggaran daerah memiliki keterkaitan yang konsisten.