Waktu.news, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengajukan sejumlah kebutuhan prioritas sektor kesehatan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, mulai dari pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) hingga penguatan fasilitas rumah sakit.
Usulan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., dalam audiensi bersama Kemenkes RI, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan ini bertujuan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan sekaligus meningkatkan pemerataan pelayanan bagi masyarakat di enam kecamatan.
Boltara memiliki wilayah seluas 1.856,86 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 88.993 jiwa.
Menurut Aditya, kondisi pelayanan kesehatan daerah masih membutuhkan berbagai fasilitas penunjang, meskipun sejumlah sarana telah tersedia.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, Boltara memiliki RSUD Bintauna dan RSUD Bolangitang yang sedang dibangun sebagai rumah sakit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Selain itu, terdapat 12 Puskesmas, 21 Puskesmas Pembantu (Pustu), 32 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), serta 19 ambulans.
Pemkab Boltara Usulkan Pembangunan Labkesda dan Penguatan RSUD
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian Pemkab Boltara ialah pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Hingga kini, Boltara belum memiliki Labkesda sehingga pemeriksaan spesimen masih harus dilakukan di Manado.
Dalam materi yang disampaikan pemerintah daerah, perjalanan menuju Manado membutuhkan waktu sekitar 6–7 jam.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan pembangunan Labkesda kepada Kemenkes RI.
Selain laboratorium, pemerintah daerah memperjuangkan penguatan infrastruktur dan peralatan di RSUD.
Usulan tersebut mencakup pembangunan gedung Central Sterile Supply Department (CSSD), fasilitas radiologi, ruang isolasi, instalasi farmasi, serta gedung pemulasaran jenazah.
Pemkab Boltara juga mengajukan kebutuhan rumah dinas tenaga kesehatan, alat kesehatan emergensi, ambulans, dan peralatan kesehatan untuk RS PHTC Bolangitang.
Penguatan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pelayanan rumah sakit di daerah.
Tujuh Pustu Rusak Jadi Perhatian, Dokter Spesialis Juga Diusulkan
Kebutuhan lain yang disampaikan kepada Kemenkes adalah renovasi Puskesmas dan pembangunan maupun perbaikan Pustu.
Pemkab Boltara menyebut sejumlah Puskesmas memiliki usia bangunan rata-rata lebih dari 12 tahun sehingga membutuhkan renovasi.
Sementara itu, tujuh Pustu menjadi prioritas pembangunan baru atau renovasi karena mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat.
Dalam penguatan sarana penunjang, pemerintah daerah turut mengusulkan pengadaan ambulans transportasi dan mobil jenazah.
Usulan lainnya meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di enam Puskesmas serta penyediaan insinerator bagi dua RSUD.
Kebutuhan sumber daya manusia juga menjadi perhatian, terutama penambahan dokter spesialis di RSUD PHTC Bolangitang dan RSUD Bintauna.
Seluruh usulan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas yang dibutuhkan.
Dinas Kesehatan Siapkan Data Pendukung melalui KOMDAT
Pemkab Boltara berharap berbagai kebutuhan prioritas tersebut memperoleh dukungan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer Kemenkes RI.
Sebagai bagian dari proses pengajuan, Dinas Kesehatan Boltara sedang melengkapi dokumen dan data pendukung.
Data tersebut selanjutnya akan diunggah melalui sistem KOMDAT Pembangunan Infrastruktur Kemenkes RI.
Audiensi ini turut diikuti Asisten III Bidang Administrasi Umum, kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta Direktur Utama RSUD Pratama Bintauna.
Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Boltara berharap usulan pembangunan dan pemenuhan fasilitas kesehatan dapat memperoleh dukungan untuk meningkatkan pemerataan akses serta kualitas pelayanan bagi masyarakat.