Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menghadapi tantangan besar setelah munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dampaknya, sejumlah program pembangunan dan belanja pegawai harus mengalami pemangkasan.
Tak hanya itu, Inpres ini juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/2025 yang menetapkan penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah untuk provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Akibat kebijakan ini, dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemkab Boltim pun mengalami pengurangan yang cukup besar.
Salah satu sektor yang disebut-sebut paling terdampak adalah infrastruktur, diikuti oleh sektor pendidikan dan kesehatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan menjadi instansi yang bakal paling merasakan dampaknya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Boltim, Wiwik Kurnia, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa pihaknya masih membahas persoalan ini bersama tim anggaran.
“Masih sementara bahas di tim anggaran,” tulisnya singkat, Senin (17/2/2025).
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Boltim, Iksan Pangalima, memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan pemangkasan anggaran ini. Menurutnya, efisiensi yang diatur dalam Inpres terutama menyasar belanja perjalanan dinas yang harus dipotong hingga 50 persen.
“Jadi begini, di Inpres itu kan dia untuk ATK, untuk penggandaan segala macam itu tidak menyebutkan 50 persen. Jadi menyesuaikan sebutannya di situ. Kemudian yang dipangkas itu, itu perjalanan dinas, 50 persen. Jadi dari tiga poin itu, dua yang menyesuaikan, tapi satu poin itu yang dipangkas, perjalanan dinas 50 persen,” kata Iksan.
Iksan juga mengungkapkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mulai melakukan pemangkasan. Dari total Rp49 miliar lebih anggaran perjalanan dinas, sekitar Rp20 miliar lebih akan dipotong.
“Kami sudah mulai jalan ini. TAPD sudah mulai melakukan pangkasan, tetapi baru sebatas skema yang kami lakukan. Dari angka Rp49 sekian miliar dari perjalanan dinas, kami potong setengah, berarti Rp20 miliar sekian,” jelasnya.
Iksan juga mengatakan, pemangkasan ini harus dilakukan dengan hati-hati, terutama untuk sektor infrastruktur yang terkena dampak akibat pemangkasan 80 persen di Kementerian.
“Nah Rp20 miliar sekian itu kalau kita pukul rata. Tetapi ternyata di PU, earmark infrastruktur PU itu sudah masuk imbas dari pemangkasan 80 persen dari Kementerian. Sehingga ini harus hati-hati juga kami memangkas, bisa habis, bisa jebol ini. Tidak ada pergerakan sama sekali nantinya ini, bukan hanya kepada di tiga OPD PU, Pendidikan, dan Kesehatan, tetapi berimbas ke semua OPD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iksan mengaku bahwa hal tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan TAPD serta melakukan konsultasi dengan Provinsi untuk menentukan bagian mana saja yang akan dipangkas.
“Nanti ini akan dibicarakan lagi dengan Pak Sekda, Ibu Kaban Keuangan, konsultasi lagi ke Provinsi, yang kita akan pangkas ini mana-mana saja sebenarnya,” tambahnya.
Iksan juga menambahkan, meski sudah ada skema pemangkasan, rincian anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan masih dalam pembahasan.
“Oh belum, belum secara rinci. Jadi cuma secara keseluruhan. Kalau yang menjadi target kita, dari Rp20 miliar itu, itu di PU hampir Rp4 miliar, sekitar Rp3 miliar lebih, tapi dana dari infrastruktur earmark. Kalau pendidikan dan kesehatan belum dapat diketahui,” pungkas Iksan. (aah)
- Presiden Segera Terbitkan Inpres Pembangunan Jalan Daerah
- Dukung Pj. Bupati Darwin Muksin, LSM Galaksi Kritik Kadis yang Protes Pemangkasan Anggaran
