Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, mengungkapkan sejumlah dugaan praktik tak wajar dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Temuan ini ia sampaikan saat apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (28/4/2025) dua hari lalu.
Dalam apel tersebut, Oskar blak-blakan menyoroti berbagai persoalan, mulai dari amburadulnya pengelolaan anggaran hingga dugaan permainan dalam pembayaran gaji dan tunjangan. Menurutnya, hal itu terungkap dalam Entry Meeting antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Bapak ibu, bahwa, banyak hal-hal yang temuan BPK, terungkap dalam pertemuan kemarin dengan BPK, Entry meeting. Yang pertama tentang masalah standar satuan harga,” ujar Oskar Manoppo.
Lebih lanjut, Oskar pun mengkritisi penyusunan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menganggap para OPD itu tidak menjadikan SSH sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Jadi harusnya standar satuan harga setelah Perbup ditandatangani, Badan keuangan print out sebanyak SKPD terkait, karena SSH itu standar satuan harga ini dasar patokan penyusunan RKA masing-masing SKPD. Bukan terputar lebih dulu di RKA kemudian SSH dibelakng, ndak, itu salah. Sandar satuan harga dulu, kemudian itu dasar acuan untuk penyusunan RKA, DPA masing-masing SKPD,” kata Oskar.
Selain itu, Oskar menegaskan bahwa praktik-praktik yang menyimpang tidak boleh dibiarkan. Ia juga secara khusus mengingatkan para bendahara agar tidak bermain-main dengan anggaran negara. Salah satu temuan yang diungkap berasal dari Dinas Perhubungan, terkait pembayaran honor pegawai yang tidak sesuai.
“Saya ingatkan kepada bendahara hati-hati jangan coba-coba bermain karena sudah temuan BPK. Dinas Perhubungan, SP2D oleh BPK sudah cair, honor, tapi ternyata masuk di rekening mereka kalau tiga bulan cuma masuk satu bulan. Begitu Pak Kadis e, dan ini temuan BPK. Hati-hati bendahara, sebab akan diketahui mereka semua,” ujarnya.
Tak cuma itu, Oskar juga meminta agar tidak ada pemotongan terhadap gaji atau hak-hak ASN, termasuk dalam perjalanan dinas. Ia mengaku menerima banyak aduan terkait pemotongan yang tidak semestinya.
“Jangan ada yang bermain, apalagi hak orang, minta tolong jangan. Gaji orang, perjalanan dinas orang, jangan potong. Karena berkali-kali masyarakat datang ke kami cuma persoalan pemotongan perjalanan dinas. Kebijakan-kebijakan, tidak usah,” katanya. (aah)
- Honor Mantan PPK dan PPS di Boltim Segera Dibayarkan
- Sisa Honor PPK dan PPS di Boltim Mulai Dibayar
- Kabupaten Bolmut Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Ketujuh Kalinya Secara Berturut-turut
