Kementerian Dalam Negeri merilis lampiran Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 yang memuat daftar daerah tanpa skor pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2023. Sebagian gagal dinilai karena kepala daerah tersangkut perkara hukum, sisanya mangkir mengirim data kinerja atau malas mereviu capaian urusan pemerintahan.

1. Daerah Kepalanya Tersandung Kasus Hukum

Tingkat Provinsi

 
No Provinsi Skor Status
1 Bengkulu – Tidak Dinilai

Tingkat Kabupaten

 
No Kabupaten Skor Status
1 Labuhanbatu – Tidak Dinilai
2 Bandung Barat – Tidak Dinilai
3 Sidoarjo – Tidak Dinilai
4 Bombana – Tidak Dinilai
5 Sorong – Tidak Dinilai

Tingkat Kota

 
No Kota Skor Status
1 Tanjungpinang – Tidak Dinilai
2 Pekanbaru – Tidak Dinilai

Catatan: Ketika pucuk pimpinan masuk ranah hukum, Kemendagri langsung mencoret daerah dari penilaian kinerja—otomatis skornya nol besar.

2. Daerah Bandel: Tak Kirim Data atau Tak Reviu Kinerja

Kabupaten Tak Reviu Capaian

 
No Kabupaten Skor Status
1 Pidie Jaya – Tidak Dinilai
2 Padang Lawas Utara – Tidak Dinilai
3 Tapanuli Tengah – Tidak Dinilai
4 Pelalawan – Tidak Dinilai
5 Nganjuk – Tidak Dinilai
6 Jeneponto – Tidak Dinilai
7 Banggai Laut – Tidak Dinilai
8 Mamasa – Tidak Dinilai

Kota Tak Reviu Capaian

 
No Kota Skor Status
1 Ambon – Tidak Dinilai

Kabupaten Tak Kirim Data Sama Sekali

 
No Kabupaten Skor Status
1 Sumba Barat Daya – Nihil
2 Pulau Taliabu – Nihil
3 Nduga – Nihil
4 Yalimo – Nihil
5 Dogiyai – Nihil
6 Nabire – Nihil
7 Puncak – Nihil

Fakta Menarik: Dalam kategori “lalai”, Kemendagri masih memberi ruang perbaikan. Jika dokumen lengkap dan reviu terpenuhi, skor tahun depan bisa terbit.

3. Berapa Total Daerah Tanpa Nilai?

  • 1 provinsi
  • 13 kabupaten (5 tersangkut hukum + 8 tak reviu + 7 tak kirim data; Labuhanbatu dihitung sekali)
  • 3 kota

Total: 17 kabupaten/kota + 1 provinsi = 18 daerah gagal meraih poin LPPD 2023.

4. Konsekuensi “Kosong Nilai”

  1. Dana Insentif Terancam – Tanpa skor, peluang meraih Dana Insentif Fiskal kian tipis.
  2. Reputasi Ambruk – Kredibilitas daerah merosot di mata publik dan investor.
  3. Pengawasan Ketat – Kemendagri berhak menurunkan tim evaluasi khusus hingga menyarankan sanksi administratif.

5. Jalan Keluar yang Disarankan Kemendagri

  • Tuntaskan Sengketa Hukum: Percepat proses agar roda pemerintahan normal.
  • Lengkapi Dokumen Kinerja: Gunakan sistem e-LPPD untuk upload data tepat waktu.
  • Perkuat Unit Reviu Internal: Pastikan setiap capaian urusan pemerintahan dianalisis sebelum deadline.