Diluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital: Langkah Terintegrasi Menuju Kemudahan dan Kecepatan Layanan Publik di Indonesia
Waktu.news | Layanan publik terintegrasi, mudah, dan cepat telah resmi diluncurkan melalui mal pelayanan publik digital, yang menjadi pelengkap model penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi di seluruh Kabupaten dan kota di Indonesia.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas secara resmi meluncurkan mal pelayanan publik di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada hari Selasa, 20 Juni 2023.
Mal pelayanan publik ini merupakan MPP pertama di Indonesia yang menandai peningkatan pelayanan publik terintegrasi, mudah, dan cepat berbasis daring atau online.
Menpan RB menjelaskan bahwa kehadiran digital tidak dimaksudkan untuk menggantikan layanan yang sudah beroperasi di 120 Kabupaten kota, tetapi sebagai sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan dalam satu platform yang dapat diakses baik secara langsung (direct service) maupun melalui aplikasi atau layanan elektronik.
Dengan fokus pada 21 daerah di seluruh Indonesia, pengembangan MPP digital diharapkan menjadi pelengkap model penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi yang sudah ada dan akan diimplementasikan oleh Kabupaten kota yang sudah memiliki MPP dan yang belum.
Menpan berharap agar para bupati dapat memproses ini dengan baik sehingga dapat menjadi proyek percontohan di daerah masing-masing. Jika dalam waktu tertentu target tidak tercapai, kemungkinan 21 Kabupaten kota tersebut tidak lagi akan menjadi percontohan.
Wapres juga mengapresiasi upaya Kementan dalam membangun konektivitas digital di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Wapres juga meminta semua pihak di berbagai tingkatan untuk berperan aktif dalam menghadirkan inovasi serta memperkuat kolaborasi dan implementasi dalam pengembangan MPP digital di Indonesia.
Peluncuran ini juga diharapkan dapat sejalan dengan program prioritas nasional lainnya, seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan percepatan penurunan angka stunting,” kata Wapres.
“Saya mengajak seluruh Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami perubahan teknologi yang mengharuskan perubahan pola pikir dan pelayanan publik yang berkualitas.
Digitalisasi pelayanan bukan hanya tentang mengubah dari analog ke digital, tetapi juga melibatkan perubahan pola pikir dan pengembangan digitalisasi yang terintegrasi. (rhp)
- Percepatan Mal Pelayanan Publik, 2024 Seluruh Indonesia Harus Rampung 100 Persen
- Presiden Larang Pembangunan Aplikasi Baru, Fokus pada Integrasi 27.000 Aplikasi Layanan Publik yang Ada
- Ini Urgensi Menghadirkan Mal Pelayanan Publik Untuk Pemerintah Kabupaten Kota
- Ini Kata Supriadi Goma Soal Kesiapan Bolmut Hadapi Mal Pelayanan Publik 2024
