Verifikasi Artikel
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui edukasi di lingkungan satuan pendidikan.
Upaya tersebut terlihat dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan SMA Negeri 1 Tutuyan, Kamis (5/11/2026) pagi.
Dalam kegiatan itu, Penyuluh Sosial Dinas P3A Boltim, Silvana Rani Kaeng, SKM, hadir membawakan materi tentang Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
Di hadapan peserta sosialisasi, Silvana terlebih dahulu menjelaskan pengertian anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan," jelas Silvana saat menyampaikan materi.
Ia kemudian menerangkan konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), yakni satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memenuhi hak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di lingkungan pendidikan.
Menurut Silvana, sekolah memiliki peran penting dalam memastikan anak mendapatkan hak dan perlindungan selama menjalani aktivitas pendidikan.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak di lingkungan sekolah mencakup tiga aspek utama, yakni hak hidup dan tumbuh kembang, hak perlindungan, serta hak partisipasi.
"Anak mendapatkan lingkungan belajar yang bersih, sehat, aman, serta fasilitas sarana prasarana yang mendukung perkembangan fisik dan mental anak," paparnya saat menjelaskan hak hidup dan tumbuh kembang.
Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.
"Anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan fisik maupun psikis, serta kejahatan seksual selama di sekolah," lanjutnya.
Silvana juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan mengembangkan kreativitas.
"Didengar pendapatnya, diberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka di sekolah," jelasnya mengenai hak partisipasi anak.
Pencegahan Kekerasan Membutuhkan Pengawasan dan Edukasi
Dalam paparan berikutnya, Silvana menguraikan sejumlah faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Di antaranya faktor individual, seperti salah persepsi, lemahnya kontrol emosi, keinginan untuk mendominasi atau berkuasa, serta riwayat pribadi yang pernah menjadi korban kekerasan.
Untuk memutus rantai kekerasan sebelum terjadi, ia memaparkan pentingnya langkah pencegahan yang dilakukan secara sistematis.
Salah satunya melalui edukasi berkelanjutan dengan menggelar sosialisasi rutin mengenai dampak buruk perundungan dan kekerasan, sekaligus menanamkan nilai empati dan toleransi sejak dini.
"Edukasi berkelanjutan melalui sosialisasi rutin mengenai dampak buruk perundungan dan kekerasan, serta penanaman nilai-nilai empati dan toleransi sejak dini," papar Silvana.
Selain edukasi, pengawasan di lingkungan sekolah juga perlu dimaksimalkan. Hal itu dapat dilakukan melalui optimalisasi peran guru piket, pemasangan CCTV di titik-titik rawan sekolah, serta keterbukaan komunikasi antara siswa dan guru Bimbingan Konseling (BK).
Ia turut menjelaskan pentingnya kebijakan tegas melalui penyusunan kode etik atau tata tertib sekolah yang secara khusus melarang segala bentuk kekerasan, disertai sanksi yang mendidik dan transparan.
Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat Harus Bersinergi
Lebih lanjut, Silvana menjelaskan bahwa mewujudkan Sekolah Ramah Anak membutuhkan keterlibatan bersama dari tiga unsur utama, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Pihak sekolah diharapkan menyediakan kurikulum berbasis karakter, menciptakan suasana belajar yang inklusif, serta bersikap responsif dan adil dalam menangani setiap pengaduan.
Sementara keluarga memiliki peran memberikan pola asuh penuh kasih sayang, menjadi pendengar yang baik bagi anak, serta aktif berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak.
Adapun masyarakat diharapkan ikut mengawasi lingkungan sekitar sekolah, menyaring konten-konten negatif di lingkungan sosial, serta mendukung program perlindungan anak yang diinisiasi lembaga lokal.
Dalam kesempatan itu, Silvana juga memaparkan bahwa fungsi Sekolah Ramah Anak tidak hanya berkaitan dengan pencegahan perundungan, tetapi mencakup berbagai persoalan yang berpotensi mengancam keselamatan dan masa depan anak.
Di antaranya anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA termasuk rokok, anak dengan HIV/AIDS, anak yang berhadapan dengan hukum, korban stigmatisasi, serta anak korban jaringan radikalisme dan terorisme.
Selain itu, SRA juga memiliki fungsi dalam pencegahan perkawinan anak, penanganan anak yang tidak memiliki akta kelahiran, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi pekerja.
Perlindungan tersebut juga mencakup anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan orang, kekerasan fisik maupun psikis, perundungan atau bullying, kejahatan seksual, hingga anak yang melakukan bunuh diri.
Termasuk pula perhatian terhadap persoalan keracunan makanan dan perlindungan anak ketika terjadi bencana.
Menutup pemaparan materinya, Silvana menjelaskan kondisi lingkungan pendidikan yang diharapkan melalui penerapan Sekolah Ramah Anak.
Lingkungan tersebut harus memenuhi unsur bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman.
Melalui pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan, serta keterlibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat, penerapan Sekolah Ramah Anak diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan rasa aman sekaligus mendukung tumbuh kembang setiap anak. (Adv)