Waktu.news, Tomohon – Ketua Komisi II DPRD Kota Tomohon, James Johanis Enrico Kojongian, S.T., mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan dan pembahasan APBD Tomohon 2027.

Menurut James, seluruh anggota DPRD dan jajaran perangkat daerah harus memahami aturan penganggaran agar setiap program yang direncanakan sesuai ketentuan hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menyoroti adanya penyesuaian regulasi dari tahun ke tahun, termasuk ketentuan penyusunan anggaran dan standar akuntansi pemerintahan.

Karena itu, anggota DPRD, khususnya yang tergabung dalam Komisi II dan Badan Anggaran, diminta menjadikan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman utama dalam pembahasan anggaran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kesalahan prosedur sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.

BACA JUGA
Kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan daerah juga menjadi konteks bagi penyusunan Ranperwako LKK Tomohon yang membahas peran masyarakat dalam pembangunan.

James Kojongian Minta Program APBD Tomohon 2027 Disusun Berdasarkan Prioritas

Selain menekankan kepatuhan terhadap regulasi, James mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan program pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat.

Ia menilai banyaknya kebutuhan daerah mengharuskan pemerintah menentukan prioritas secara cermat.

Program yang paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perlu memperoleh perhatian dalam proses penganggaran.

“Mengingat banyaknya kebutuhan daerah, saya mengingatkan pentingnya menyusun skala prioritas menggunakan matriks perencanaan. Dengan demikian, program yang paling mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat didahulukan,” ungkap politisi PDIP Tomohon tersebut, Sabtu (14/11/2026).

BACA JUGA
Pembahasan mengenai prioritas anggaran ini dapat ditautkan dengan realisasi pendapatan daerah Kota Tomohon hingga 31 Oktober 2026 yang mencapai Rp460,01 miliar.

Menurut James, penggunaan matriks perencanaan penting untuk membantu menentukan urutan kebutuhan dalam penyusunan anggaran daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menempatkan program yang lebih mendesak sebagai prioritas dibandingkan kegiatan lainnya.

Penentuan prioritas juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga arah kebijakan anggaran tetap berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan publik.

Besaran DAU dan DAK 2027 Harus Mengikuti Kebijakan Pusat

James turut menanggapi pertanyaan mengenai kepastian besaran dana transfer ke daerah untuk Tahun Anggaran 2027.

BACA JUGA
Ketidakpastian besaran dana transfer Tomohon 2027 juga berkaitan dengan penurunan Dana Transfer Bolmong 2026 akibat skema efisiensi nasional.

Saat ditanya suluttempo.com terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat.

Karena itu, proses penyusunan anggaran perlu memperhatikan ketentuan dan kebijakan yang berlaku dari pemerintah pusat.

Dalam keterangannya, James tidak menyampaikan angka pasti mengenai besaran DAU maupun DAK yang akan diterima Kota Tomohon pada 2027.

Ia kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjalankan tanggung jawab pengelolaan anggaran secara maksimal dan mematuhi aturan.

BACA JUGA
Pembahasan arah program pembangunan ini berkaitan dengan Musrenbang RKPD Tomohon 2027, forum yang mempertemukan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan prioritas pembangunan.

“Untuk itu, saya mengingatkan seluruh perangkat daerah sebagai pelaksana anggaran agar bekerja maksimal dan mematuhi setiap aturan yang ada. Kepatuhan terhadap regulasi diyakini akan memastikan manfaat anggaran dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.

James berharap kepatuhan terhadap regulasi dan penetapan skala prioritas dapat menjadi perhatian bersama dalam proses pembahasan APBD Tomohon 2027.