Waktu.news, Minahasa – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp1,06 triliun dan belanja mencapai Rp1,076 triliun.

Pembahasan tersebut berlangsung melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Rabu (18/11/2026) pagi.

Rapat digelar di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Minahasa, Sasaran, Tondano.

Ketua DPRD Minahasa, Franky Wolayan, S.E., memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing.

Sekretaris DPRD Minahasa, Fabian Mendur, S.Pi., M.M., turut mendampingi jalannya kegiatan.

BACA JUGA
Dalam konteks pemerintahan daerah yang sama, Robby Dondokambey sebelumnya memimpin pelantikan 56 pejabat Pemkab Minahasa pada 2 September 2026.

Hadir pula Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bersama Sekretaris Daerah Dr. Lynda Watania, M.M., M.Si., unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan nota keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar pembahasan bersama DPRD.

Rincian Rancangan APBD Minahasa 2027

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan Bupati, Pemerintah Kabupaten Minahasa merencanakan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar sekitar Rp1,06 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama.

BACA JUGA
Selain membahas sumber pendapatan daerah, Pemkab Minahasa juga memulai tahapan Pilhut Minahasa 2026 melalui sosialisasi untuk memastikan demokrasi desa berlangsung transparan, tertib, dan partisipatif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp124,5 miliar, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp911,1 miliar.

Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp24,8 miliar.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah daerah merancang belanja sebesar Rp1,076 triliun.

Alokasi terbesar berada pada belanja operasi dengan nilai Rp882,6 miliar.

BACA JUGA
Selain rincian APBD tersebut, Pemkab Minahasa menyiapkan Rp22 miliar untuk THR PPPK Paruh Waktu Minahasa yang akan dibayarkan tahun ini.

Belanja modal direncanakan Rp48,9 miliar, belanja tidak terduga Rp6 miliar, dan belanja transfer Rp138,5 miliar.

Selain pendapatan dan belanja, rancangan anggaran juga memuat penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp27,5 miliar.

Berikut rincian angka dalam nota keuangan Ranperda APBD Minahasa 2027:

Komponen anggaran

Nilai rancangan

Pendapatan Daerah

Sekitar Rp1,06 triliun

Pendapatan Asli Daerah

Rp124,5 miliar

Pendapatan Transfer

Rp911,1 miliar

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp24,8 miliar

Belanja Daerah

Rp1,076 triliun

Belanja Operasi

Rp882,6 miliar

Belanja Modal

Rp48,9 miliar

Belanja Tidak Terduga

Rp6 miliar

Belanja Transfer

Rp138,5 miliar

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rp27,5 miliar

Seluruh angka merupakan bagian dari rancangan APBD yang sedang dibahas, bukan realisasi anggaran atau APBD yang telah ditetapkan.

BACA JUGA
Selain rincian pendapatan tersebut, kebijakan pemerintah daerah juga mencakup pembangunan Mal Pelayanan Publik 2026 untuk memperkuat layanan terpadu bagi masyarakat.

Dalam penjelasannya, Robby Dondokambey menyampaikan bahwa penyusunan anggaran mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, kemampuan keuangan pemerintah, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan provinsi.

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tetap mengacu pada visi pembangunan daerah.

“Kebijakan anggaran ini untuk mendukung visi pembangunan Minahasa sebagai daerah pariwisata yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

Tiga Fraksi DPRD Terima Ranperda APBD untuk Dibahas Lebih Lanjut

Setelah penyampaian nota keuangan Bupati, rapat paripurna dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Minahasa.

BACA JUGA
Selain pembahasan Ranperda, informasi tentang tiga pimpinan DPRD Boltim yang menerima mobil dinas baru juga menjadi perhatian dalam agenda legislatif daerah.

Tiga fraksi yang disebut dalam pembahasan tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Gerindra.

Melalui penyampaian pandangan umum yang melibatkan dr. Anita Mamuaya, M.Kes., ketiga fraksi menyatakan menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Meski demikian, fraksi-fraksi memberikan perhatian terhadap keterlibatan perangkat daerah dalam proses pembahasan anggaran.

Kehadiran aktif kepala dinas dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dinilai penting untuk mendukung pembahasan teknis bersama Badan Anggaran DPRD.

“Meski demikian, kami juga menekankan pentingnya kehadiran aktif seluruh Kepala Dinas dan Pimpinan SKPD dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD,” tukas Anita.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari masukan DPRD terhadap proses pembahasan rancangan anggaran tahun berikutnya.

Robby Dondokambey Pastikan OPD Aktif dalam Pembahasan

Menanggapi pandangan umum fraksi, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa.

Ia memastikan jajaran perangkat daerah akan mengikuti pembahasan teknis Ranperda APBD 2027 secara aktif dan serius.

Komitmen tersebut disampaikan untuk merespons permintaan DPRD agar para pimpinan OPD terlibat dalam setiap tahapan pembahasan.

Dengan dimulainya Pembicaraan Tingkat I, Ranperda APBD Minahasa 2027 memasuki proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.

Rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang diajukan masih menjadi bagian dari rancangan yang akan dibahas lebih lanjut.