Pemerintah Provinsi menegaskan kembali bahwa Gubernur Sulawesi Utara tidak anti kritik. Melalui Juru Bicara Denny Mangala, pada Selasa (26 Agustus 2025), disampaikan bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi dan menjadi “vitamin” untuk memperkuat pelayanan publik. Penegasan ini menutup spekulasi dan menempatkan kritik yang bertumpu pada data sebagai rujukan kebijakan.
Kritik Membangun Harus Berbasis Fakta
Denny menekankan, Gubernur Sulawesi Utara tidak anti kritik selama kritik disampaikan dengan argumen, bukti, dan verifikasi yang jelas.
“Kritik memperkaya kebijakan publik bila bertumpu pada kajian dan realitas lapangan. Tuduhan tanpa bukti hanya menyesatkan opini,” tegasnya.
Prinsip kritik yang berkualitas:
- Gunakan data dan fakta yang bisa diverifikasi.
- Hindari hoaks, fitnah, dan informasi yang tak jelas sumbernya.
- Sertakan analisis serta solusi yang realistis.
- Jaga etik berkomunikasi dan fokus pada perbaikan layanan.
Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Pers
Dalam kepemimpinan sehari-hari, pemerintah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Masukan konstruktif dari publik akan dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan strategis. Pemerintah juga mengapresiasi pers sebagai pilar demokrasi dan mitra pembangunan serta mengajak semua pihak menjaga ekosistem informasi yang sehat, terlebih di era digital dengan arus informasi super cepat.
Ajakan: Kritik Cerdas untuk Bangun Sulut
Penegasan bahwa Gubernur Sulawesi Utara tidak anti kritik adalah undangan terbuka bagi warga dan media untuk menyuarakan kritik cerdas, bermartabat, dan berbasis fakta. Dengan begitu, kebijakan publik semakin tajam sasaran, layanan makin responsif, dan Sulawesi Utara melaju dengan pijakan demokrasi yang sehat.
- Kinerja Lambat KPU Bolmut Dikritik Bawaslu Jelang Pilkada 2024
- Sunarto Kadengkang Kritik Anggota DPRD Boltim: Absen Saat Sidang, Paling Depan Saat Tugas Luar Daerah
